²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøվ - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali (sunset review) atas pengenaan Bea Masuk Anti Damping (BMAD) terhadap impor produk H dan I Section asal China mulai 13 Februari 2023. BMAD ini sebelumnya telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 24/PMK.010/2019 yang berlaku mulai 2 April 2019 dan berakhir pada 2 April 2024.

Ketua KADI Donna Gultom menjelaskan, sunset review ini sebagai tindak lanjut permohonan produsen baja nasional, PT Gunung Raja Paksi Tbk.

"Setelah meneliti dan menganalisis permohonan tersebut, KADI menemukan indikasi jika pengenaan BMAD dihentikan atau tidak diperpanjang, akan berpotensi berulang atau berlanjutnya (continuation or reccurence) dumping dan/atau kerugian yang dialami industri dalam negeri atas barang impor H dan I Section yang berasal dari China,"jelas Donna dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (14/2/2023).

Baca: Kabar Baik! Gegara China, Industri Baja RI Bakal Raup Cuan

Mengacu PMK No 24/2019 tersebut, produk H Section merupakan produk besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas, atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih yang termasuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19.

Sedangkan produk I Section merupakan produk besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas, atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih yang termasuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90 (BKTI 2022).

Menurut Donna, KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Khususnya industri dalam negeri, importir, asosiasi, eksportir/produsen dari China yang diketahui, Kedutaan Besar Republik Indonesia di China, dan perwakilan pemerintahan China di Indonesia.

"KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman," katanya.

Baca: Kok Bisa RI Kalah Lawan VOC Modern? Ternyata Begini Ceritanya

Baja Impor

Sementara itu, Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mencatat, sejak tahun 2020 neraca perdagangan besi dan baja Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Ditopang pertumbuhan ekspor baja yang signifikan selama tiga tahun terakhir

Pada tahun 2020, tercatat neraca surplus sebesar US$3,22 miliar. Surplus dilaporkan terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi US$8,50 miliar dan US$11,97 miliar secara berturut-turut.

Di sisi lain, IISIA menyoroti laju impor besi dan baja masih jadi tantangan yang dihadapi industri di dalam negeri. Apalagi, ada kelebihan kapasitas produksi global yang ekstrem.

IISIA mengutip data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), sepanjang tahun 2022 ada kelebihan kapasitas produksi baja global hingga 563 juta ton atau setara dengan 35 kali kebutuhan baja Indonesia.

Kelebihan kapasitas yang terjadi di beberapa negara, khususnya China, Rusia dan Eropa Timur. Dan mendorong terjadinya ekspor dari negara tersebut ke berbagai negara lainnya, termasuk ke Indonesia.

"Produk baja impor selama bertahun-tahun telah menguasai pangsa pasar domestik, bahkan pada beberapa segmen produk mencapai lebih dari 50%. Akibatnya, utilisasi kebanyakan segmen produk masih lebih rendah dari 60%," kata Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji dikutip Selasa (14/2/2023).

"Tingkat utilisasi yang rendah ini mengakibatkan margin usaha industri baja nasional cukup rendah dan bahkan merugi. Padahal investasi yang dilakukan pada industri baja nasional sudah cukup signifikan," tukasnya.

Untuk itu, IISIA meminta pemerintah getol mendorong substitusi impor melalui P3DN.

"Selain itu, penerapan trade remedies atas produk impor yang terindikasi melakukan praktik perdagangan tidak sehat. Dan, peningkatan pengawasan dan tindakan atas produk baja yang tidak memenuhi standar produk yang berlaku wajib (SNI Wajib)," pungkas Widodo. 

(dce/dce) Next Article Ogah Tunduk, Pengusaha Baja Happy RI Siap Lawan UE di WTO