²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat (AS) sedang memanas. Kedua pemimpin negara yang bersahabat tersebut kini beradu argumen terkait gonjang-ganjing yang terjadi di negeri Yahudi tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak seruan Presiden AS Joe Biden untuk "meninggalkan" usulan perombakan yudisial yang telah menyebabkan protes besar-besaran di seluruh Israel. Netanyahu menjawab bahwa dia tidak membuat keputusan berdasarkan tekanan dari luar negeri.

Adapun, dirinya telah menunda proposal tersebut setelah sejumlah besar orang tumpah ruah ke jalan-jalan. Gedung Putih awalnya menyarankan Netanyahu untuk 'berkonsultasi' dengan Biden terkait rencana tersebut.

Baca: Huru-Hara Israel di RI, Tetangga Muslim Pernah Main Bareng

"Saya harap dia menghindarinya," kata Biden, dikutip dari The Guardian, Rabu (29/3/2023).

"Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin ... Mereka tidak dapat melanjutkan jalan ini, dan saya telah menjelaskannya," kata Biden kepada wartawan saat berkunjung ke North Carolina.

Biden berharap Netanyahu melakukan kompromi yang tulus. Meskipun begitu, Biden menambahkan dia tidak mempertimbangkan untuk mengundang pemimpin Israel ke Gedung Putih, setidaknya "tidak dalam waktu dekat".

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk Israel, Tom Nides, mengatakan kepada radio lokal bahwa Netanyahu diperkirakan akan diundang "segera setelah jadwal mereka dapat dikoordinasikan".

Baca: Israel Chaos & Hampir Perang Saudara, Netanyahu dalam Bahaya?

Terkait pernyataan Biden dan Gedung Putih tersebut, Netanyahu dengan cepat memberikan tanggapannya.

"Israel adalah negara berdaulat yang membuat keputusannya atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari sahabat," tegasnya.

"Saya telah mengenal Presiden Biden selama lebih dari 40 tahun, dan saya menghargai komitmennya yang telah berlangsung lama kepada Israel," kata Netanyahu.

Dia mengatakan aliansi Israel-AS tidak dapat dipatahkan "dan selalu mengatasi ketidaksepakatan yang sesekali terjadi di antara kami".

Baca: 'Ganggu' Kedaulatan China, Beijing Warning Keras AS

"Pemerintahan saya berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dengan mengembalikan keseimbangan yang tepat antara tiga cabang pemerintahan, yang kami perjuangkan untuk dicapai melalui konsensus yang luas."

Sementara itu, pada Selasa malam, pemerintah sayap kanan Israel dan partai oposisi mengadakan pertemuan pertama mengenai proposal peradilan.

"Setelah kira-kira satu setengah jam, pertemuan yang berlangsung dengan semangat positif itu berakhir," kata kantor Presiden Isaac Herzog. "Besok, Presiden Isaac Herzog akan melanjutkan rangkaian pertemuan tersebut," tambahnya.

Pertemuan tersebut terjadi di tengah suasana kekacauan dalam politik Israel, dengan pertanyaan apakah Yoav Gallant, menteri pertahanan yang dipecat oleh Netanyahu, menolak untuk mundur dan kekhawatiran bahwa perdana menteri mungkin telah berjanji terlalu banyak kepada politisi sayap kanan sebagai imbalan atas kesepakatan yang ditujukan untuk memadamkan demonstrasi nasional.

Netanyahu memberhentikan Gallant karena secara terbuka menyerukan penghentian perombakan sistem yudisial. Namun, pembantu Gallant mengatakan dia akan tetap di jabatannya dan menegaskan dia tidak pernah diberitahu secara resmi.

Di tengah gelombang protes, Netanyahu mengumumkan dalam pidato pada Senin soal penundaan proposalnya, mengatakan dia ingin waktu untuk mencari kompromi dengan lawan politik.

Langkah tersebut untuk sementara meredakan kemarahan massa yang mendidih, dengan serikat buruh utama membatalkan pemogokan setelah pidatonya dan jalan-jalan Israel sebagian besar sepi.

Pidato itu mengakhiri hari yang menegangkan di mana rumah sakit, universitas, pelabuhan, dan bandara internasional ditutup sebagai protes atas perubahan peradilan, yang banyak dilihat sebagai pengebirian kekuasaan hakim untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Nides mengatakan kepada radio lokal pada Selasa bahwa dia menyambut baik langkah untuk menunda RUU tersebut, bercanda bahwa setelah pidato dia "tidur nyenyak".

Selanjutnya pada Selasa, pertanyaan diajukan tentang kendali dan kredibilitas Netanyahu dalam koalisi pemerintahannya, yang mencakup campuran nasionalis sayap kanan, pemimpin agama, dan tokoh sayap kanan.

Netanyahu pun berhasil menenangkan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, pendukung paling bersemangat dari RUU reformasi peradilan dari partai Kekuatan Yahudi sayap kanan, hanya dengan menyetujui pembentukan "pengawal nasional" di bawah kendali Ben-Gvir.

"Perdana menteri telah menyuap ekstrem kanan melalui janji untuk membentuk milisi yang akan membahayakan warga Israel - terutama pengunjuk rasa anti-kudeta - selama pemerintahannya bertahan," tulis surat kabar berhaluan kiri Haaretz dalam editorialnya.

(luc/luc) Next Article Diam-diam AS Dorong Israel Bantu Ukraina Sediakan Alat Perang