²©²ÊÍøÕ¾

Kondisi Sudan Makin Gawat, RI Beri Pesan Khusus ke PBB

Emir Yanwardhana, ²©²ÊÍøÕ¾
Kamis, 20/04/2023 19:50 WIB
Foto: Asap mengepul saat bentrokan berlanjut di ibu kota Sudan pada 16 April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter. (Anadolu Agency via Getty Images/Anadolu Agency)

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) untuk melakukan pertemuan darurat membahas konflik perang saudara di Sudan. Terlebih saat eskalasi perang semakin memanas sehingga sulit untuk memberikan bantuan kepada WNI.

"Melalui WatapriÌý(Perwakilan Tetap RI) New York, Indonesia mendesak Dewan Kehormatan PBB segera melakukan pertemuan darurat. paling tidak untuk membahas desakan dilakukan jeda kemanusiaan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers, Kamis (20/4/2023).

"Desakan juga disampaikan melalui Twitter Kementerian Luar Negeri RI," tambahnya.


Menurutnya Jeda kemanusiaan ini penting supaya bisa lebih mudah melakukan langkah evakuasi dan memberikan bantuan. Untuk itu Duta Besar RI di Khartoum juga terus melakukan koordinasi dengan misi asing yang ada di Sudan.

Sebagai informasi saat ini ada 1.209 WNI yang tercatat di KBRI Khartoum, yang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa. Sedangkan saat ini KBRI baru berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran ke safe house.

Namun persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan evakuasi. Untuk persiapan evakuasi Menlu RI juga telah melakukan rapat koordinasi langsung dengan lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yakni KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah.

"Sekali lagi jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan. oleh karena itu, sekali Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak," kata Retno.

Untuk itu dia mengimbau WNI di Sudan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Hotline KBRI Khartoum pada nomor +249 90 797 8701, +249 90 007 9060, dan +249 90 010 5466 atau melalui Hotline Perlindungan
WNI di Kemlu +62 812 9007 0027.

Ìý


(hoi/hoi)