²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - PT PLN (Persero) menyampaikan upaya untuk mempercepat pensiun dini PLTU batu bara sangat bergantung pada pendanaan internasional. Salah satunya melalui pendanaan transisi energi yang dihimpun Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$ 20 miliar untuk pensiun dini PLTU.

Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan program pensiun dini PLTU sejatinya hanya bergantung dari bantuan pihak internasional. Pasalnya, program ini sendiri tidak ada di dalam target Nationally Determined Contribution (NDC).

"Itu sangat tergantung dari adanya dukungan pendanaan. Khususnya dari internasional. Karena kalau kita melihat target NDC Indonesia itu, tidak ada dalam NDC itu kita menargetkan pemensiunan batu bara," ujarnya saat ditemui usai acara Green Economic Forum, Senin (22/5/2023).

Baca: Catat! Tak Semua PLTU Batu Bara PLN Akan Dipensiunkan

Oleh sebab itu, PLTU batu bara yang sudah waktunya pensiun, maka akan dipensiunkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada upaya percepatan pensiun dini dengan catatan pendanaan dari luar.

"Jika mengharapkan pensiun lebih awal tentu harus dukungan internasional karena ini bukan menjadi bagian dari target Indonesia secara voluntary ke paris agreement," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa dirinya sudah menagih janji percepatan pelaksanaan transisi energi termasuk oleh AS Cs yang diumumkan melalui forum G20 lalu hanyalah omong kosong.

Luhut menceritakan perjalanan kerjanya ke Washington DC, Amerika Serikat, salah satunya untuk menindaklanjuti JETP oleh AS dan Jepang. Saat itu Luhut menagih janji dana yang dilontarkan oleh AS, namun Luhut tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan.

Justru, dalam cerita Luhut, AS diam saat ditanya dimana uang yang di gadang-gadang untuk Indonesia dalam rangka percepatan transisi energi menjadi energi bersih.

"Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin (rencana transisi energi) mereka sudah iya, terus saya bilang, where is the money? Ao ao ngomong doang," papar Luhut dalam acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas', Jakarta, dikutip Rabu (10/5/2023).

Baca: Moeldoko Beberkan Keberanian Jokowi di G7, Soal Apa?

Tidak takut, Luhut mengungkapkan kepada pihak Amerika Serikat bahwa jangan sampai AS mengatur Indonesia dalam mengambil kebijakan. "Kalau kamu kasih harga loan-nya sama dengan harga commercial loan, forget it, we can do it by our own, kenapa kalian ngatur-ngatur? Dia harus ngerti," tambah Luhut.

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sempat mengungkapkan pihaknya dan negara-negara maju tergabung dalam G7 berkomitmen mendanai hingga US$ 20 miliar untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia, khususnya untuk meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022), Biden mengatakan, komitmen US$ 20 miliar ini dalam rangka mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendukung percepatan transisi energi melalui penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

"Kami dengan Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE). Bersama kita memobilisasi US$ 20 miliar dalam pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara US$ 20 miliar ambisi institusi keuangan untuk transisi energi yang bisa dirasakan dampaknya untuk dunia," tuturnya saat KTT G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).

Biden mengatakan, ini juga bisa digunakan untuk mendorong proyek berbasis energi terbarukan seperti mendukung pengembangan kendaraan listrik dan teknologi. "Ini juga bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim global," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Biden juga mengungkapkan bahwa G7 secara resmi meluncurkan pendanaan global untuk infrastruktur dengan mobilisasi pendanaan hingga US$ 600 miliar untuk lima tahun ke depan.

"Ini untuk pembangunan berkualitas, infrastruktur berkelanjutan, dan investasi rendah karbon untuk negara-negara berpenghasilan menengah (negara berkembang)," tuturnya.

(pgr/pgr) Next Article Baru Tahu, Sri Mulyani Bongkar Kendala Suntik Mati PLTU di RI