²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah masih memberikan izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mineral logam khususnya pada 5 komoditas untuk diekspor. Meski masih diizinkan ekspor, perusahaan harus membayar bea keluar dan denda administratif. Lantas apa tanggapan pengusaha?

Pelaksana Harian Ketua APB3I Ronal Sulistianto mengatakan pemerintah terlalu banyak mengeluarkan aturan yang dinilai justru melemahkan. Pengusaha bauksit juga belum siap dengan pelarangan ekspor mineral mentah. Jika pelarangan ekspor tetap dilanjutkan sampai batas 10 Juni 2023, Ronal mengaku akan menyerahkan semuanya ke pemerintah.

"Kalau memang tidak bisa jualan, kita tutup perusahaannya, kita berhentikan orang, semua layoff, ya nanti pemerintahlah yang cari jalan keluar untuk pengangguran baru yang jumlahnya cukup besar. Apalagi di Kalimantan Barat, seperti yang dikatakan komisi VII, akan goyang di Kalimantan Barat. Ini sebagai resiko. Kalau kami tidak bisa apa-apalagi kalau tidak bisa jualan," katanya.

Muhammad Toha, Kepala Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhapi mengatakan perlu adanya mitigasi terkait dampak terhadap kebijakan ini.

Simak selengkapnya diskusi Safrina Nasution dengan Muhammad Toha, Kepala Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhapi dan Ronal Sulistianto, Pelaksana Harian Ketua APB3I dalam segmen Mining Zone di program Closing Bell, Kamis (25/05/2023).