²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal perusahaan yang tak kunjung membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit. Menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor mentah bauksit mulai Juni 2023.

Di sisi lain, dia mengatakan, ruang bertumbuh untuk industri intermediate berbasis bauksit di dalam negeri masih besar.

"Kita ketahui bahwa kebutuhan aluminium domestik sebesar 1 juta ton, sementara PT Inalum bisa menyediakan 250 ribu ton. Jadi, room to grow sektor intermediate, masih sangat besar untuk memenuhi kebutuhan nasional," kata Agus di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Saat ditanya soal realisasi investasi smelter, menurutnya tak ada masalah untuk investasi smelter yang ada di bawah wewenang binaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Untuk smelter ada 2 jalur, pertama yang terintegrasi langsung dengan tambang, kedua yang stand alone dan merupakan kewenangan Kemenperin. Yang stand alone, di data kami, semua jalan," kata Agus.

Baca: Ini Kabar Terbaru Mega Proyek Inalum & Raksasa Aluminium Arab

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di dalam negeri, sejauh ini baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 8 proyek smelter bauksit masih dalam tahap pembangunan.

Bahkan berdasarkan peninjauan ke lapangan, kata Menteri Arifin, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen. Temuan di lapangan menunjukkan dari 8 proyek smelter, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang.

"Walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%," kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023).

Sementara, pemerintah secara tegas tetap akan memberlakukan larangan ekspor mineral mentah jenis bauksit pada Juni 2023. Larangan ekspor tersebut khusus kepada perusahaan yang belum membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Apalagi, program hilirisasi merupakan program kebanggaan Presiden Jokowi dan kerap disanjung-sanjung di mana pun ia berada. Maklum, hilirisasi bisa menaikkan nilai tambah ekspor dari hasil pertambangan

Baca: RI Siap Pasang Badan Soal Bauksit: Kalau Digugat, Gugat Lagi!

Di sisi lain, Agus mengakui, ada sejumlah tantangan yang bisa jadi kendala dalam pembangunan industri hilir berbasis bauksit di dalam negeri.

"Ada 5 tantangan yang kami identifikasi, yaitu dari sisi internal soal infrastruktur dan energi, khususnya kepentingan smelter di luar Jawa," jelasnya.

"Dan semakin banyaknya smelter, butuh SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni di semua level, mulai kegiatan operasional, operator, pengawas, engineer, dan level manager, akan semakin meningkat," kata Agus.

Tantangan ketiga, lanjutnya, terkait teknologi dan permodalan untuk mendukung kegiatan riset. Sedangkan tantangan keempat adalah dari segi logistik.

Baca: Pantas Ekspor Disetop! Begini 'Akal Bulus' Pengusaha Bauksit

"Dan, tantangan kelima dari eksternal, banyak sekali negara di luar sana yang resisten dan menolak program kebijakan hilirisasi yang dicanangkan besar-besaran oleh pemerintah Indonesia," kata Agus.

"Tapi kita nggak khawatir dan tetap jalan ingin menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya di Indonesia," ujarnya.

Agus menegaskan, penolakan pihak luar tidak akan menghalangi pemerintah memacu hilirisasi industri berbasis sumber daya alam termasuk bauksit di dalam negeri.

"Soal resistensi kita sudah banyak pengalaman, kita akan jalan terus. Kepentingan nasional harus dikedepankan daripada kepentingan negara lain," pungkasnya.

(dce/dce) Next Article Tim Prabowo Akui RI Banjir Pekerja Informal, Apa Solusinya?