²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekesalannya setelah dirinya banyak menemukan anggaran pemerintah daerah yang di luar kepentingan rakyat. Menurutnya, masih banyak anggaran yang digunakan untuk membiayai birokrasi dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (27/6/2023).

"Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi," tegasnya dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (27/6/2023).

Dia menyebutkan anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten yang menurutnya aneh. Salah satunya adalah anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM. Hampir separuh lebih anggaran ini dialokasikan untuk keperluan perjalanan dinas.

Baca: Panggil Prabowo, Jokowi Bahas Perang Ukraina Sampai Politik!

"Enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menemukan anggaran untuk pengembangan UMKM di Kabupaten yang tidak langsung berdampak pada masyarakat. Pengembangan UMKM, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro dan total anggaran Rp 2,5 miliar. Dari total anggaran Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 Miliar dipakai untuk honor dan untuk perjalanan dinas.

Contoh ketiga, dia menemukan, pembangunan dan rehabilitasi Balai Penyuluhan dari Pemerintah Kabupaten, dengan anggaran Rp 1 miliar, yang mana Rp 734 juta digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat.

Baca: Wapres Turun Gunung Cek Tambak Udang Raksasa di Selatan Jawa

Jokowi menyebut anggaran aneh di pemerintah daerah ini tidak hanya pada satu-dua kabupaten. Melainkan sangat banyak hingga ribuan.

"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan, bukan hanya tiga contoh ini. banyak ribuan yang seperti ini. mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25% ini kebalik," kata Jokowi.

Dalam acara BPKP, Jokowi pernah mengingatkan anggaran stunting di APBD salah satu daerah yang dipakai untuk pos lain. Anggaran stunting Rp 10 miliar, namun yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.

Anggaran stunting ini justru didominasi untuk perjalanan dinas dan rapat. Perjalanan dinas saja sampai Rp 3 miliar sendiri, urusan rapat-rapat juga Rp 3 miliar sendiri. Jokowi pun jengkel dengan cara penganggaran seperti ini.

"Minggu lalu saya baru saja cek, di APBD, di Mendagri. Ada Rp 10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini," kata Jokowi dalam Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Pramuka, Jakarta Timur.

(haa/haa) Next Article Sri Mulyani Tetapkan Uang Perjalanan Dinas PNS, Ini Daftarnya