²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Laporan "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) membuat heboh pemerintah. Pasalnya, laporan ini menyinggung hilirisasi Indonesia.

IMF dalam laporannya meminta pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan hilirisasi nikel ke sumber daya lainnya. Pasalnya, IMF menilai kebijakan ini memiliki efek rambatan kepada negara lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan laporan IMF tersebut. Menurutnya, lembaga internasional ini berhak memiliki pandangannya sendiri yang dituangkan dalam Article IV.

"Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya," tegas Sri Mulyani.

Baca: Buru-buru Dilunasi, Ini Beda Utang IMF dan Bank Dunia Cs

Dengan demikian, Indonesia tidak harus tunduk pada saran IMF. Meskipun, Indonesia adalah negara anggota dan IMF pernah memberikan bantuan utang di kala krisis keuangan 1997-1998.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia.

Bahkan, IMF pernah salah diagnosa ekonomi Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 1998. Saat krisis moneter 1998 tersebut, kata Bahlil, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan, yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Industri kita ditutup, contoh PT Dirgantara Indonesia. Bansos-bansos (bantuan sosial) ditutup. Artinya daya beli masyarakat lemah di situ. Cikal-bakal deindustrilisasi," kata Bahlil.

Baca: Janji Manis AS Cs Rp300 T Buat RI, Tak Hanya Berupa Duit!

Luhut Didatangi IMF

Sinyal IMF yang menentang hilirisasi ini sebenarnya sudah muncul pada Maret 2023. Melalui cerita Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan, dikatakan bahwa IMF telah mengunjunginya di kantornya.

"Jumat lalu IMF datang ke kantor saya. Mereka tanya kenapa kita larang ekspor raw material atau ciritical mineral itu," ungkap Luhut dikutip Rabu (5/7/2023).

Menurutnya, kehadiran IMF turut mewakili banyak negara tidak terima dengan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya negara maju.

"Saya sampaikan kepada mereka, hei lihat saya bilang, kalian di negara -negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah saja. Lah kalau kami tidak punya nilai tambah ini, kapan kami nikmati kapan rakyat kami di pedesaan di Indonesia timur akan ada seperti sekarang ini, itu karena hilirisasi," jelasnya.

Baca: Tak Gentar! Diserang IMF, Jokowi Tetap Lanjutkan Hilirisasi

Kebijakan larangan ekspor yang sudah ditempuh pemerintah adalah nikel. Dalam waktu dekat bauksit pada Juni 2023 dan diikuti beberapa komoditas lain ke depannya.

"Mereka bilang 'kami stakeholder IMF itu mempertanyakan.' Ya saya bisa kasih penjelasan kalau mereka mau ke negara-negara maju itu," terangnya.

Setelah berbincang cukup lama, Luhut meyakini IMF akhirnya paham maksud dari kebijakan pemerintah. "Mereka akhirnya paham. bahwa Indonesia ini bukan negara ecek ecek, we are the great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami," pungkasnya.

(haa/haa) Next Article Hilirisasi RI Diserang, Sri Mulyani:Tak Ada Hubungan Sama IMF