²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara mengenai kritik pengusaha tambang terkait penempatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Produk Sumber Daya Alam (SDA). Menurutnya banyak pengusaha tidak mengerti.

"Nah iya, tapi karena mereka tidak mengerti semua, pemerintah aware mengenai itu. Jadi sudah lama kita diskusikan, dengan para pengusaha sudah kita diskusikan," kata Luhut di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Kamis (27/7/2023).

Menurut Luhut, ada ketakutan dari eksportir bahwa Devisa Hasil Ekspor yang di bawah US$ 250.000 juga wajib simpan dolar di Indonesia selama 3 bulan. Sementara dalam aturan itu tertulis hanya yang 'paling sedikit US$ 250.000'.

"Dengan para pengusaha sudah kita diskusikan, tapi tadinya tetap kalau yang ketakutan yang US$ 250.000 ke bawah itu dikenakan, (padahal) tidak dikenakan. Karena seperti sektor perikanan itu tidak dikenakan karena margin mereka tipis, jadi kita juga tidak ingin mereka sampai kena," kata Luhut.

Baca: Bukti Nyata RI Kaya Raya, Bisa Jadi 'Raja'!

Diketahui aturan DHE ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2023 mendatang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Adanya aturan diprotes oleh pengusaha tambang batu bara, karena eksportir wajib menempatkan wajib menyimpan minimal 30% dari selama minimal 3 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus.

Adapun batasan batasan nilai Ekspor pada PPE yang dikenakan DHE SDA yaitu paling sedikit US$ 250.O00 atau ekuivalennya.

(haa/haa) Next Article Pulang dari China, Luhut Bawa Oleh-Oleh Spesial Buat RI