²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa Bos Dana Moneter Internasional (IMF) sudah meminta maaf kepada Indonesia perihal 'serangan' komentarnya beberapa waktu yang lalu.

Di mana, IMF pada waktu itu menganjurkan Indonesia untuk menyetop kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan juga meminta untuk menghapus hilirisasi secara bertahap.

Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto. Dia mengatakan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Managing Director Kristalina Georgieva pada 9 Agustus 2023 lalu. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah perihal permintaan maaf dari pihak IMF kepada pemerintah Indonesia lantaran laporan IMF yang menjadi buah bibir dalam negeri.

Pilihan Redaksi Bungkam Faisal Basri, Sosok Ini Bongkar 6 Fakta Hilirisasi RI 'Serang' Proyek Kebanggaan Jokowi, Bos IMF Minta Maaf Benarkah Hilirisasi RI Untungkan China? Ini Fakta Terbaru..

"Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut, jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia," jelas Seto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/8/2023).

Selain itu, Seto mengatakan bahwa pertemuan antara Menko Luhut dan Georgieva di Amerika Serikat pekan lalu disampaikan bahwa pihak IMF mengapresiasi program hilirisasi nikel dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro di Indonesia.

Sejatinya, kata Seto, Menko Luhut dan Georgieva sudah bersahabat lama. Dia mengklaim bahwa pertemuan pekan lalu itu terjalin secara terbuka. "Pak Luhut dan Ibu Kristalina memang sahabat baik yang sudah terbangun sejak tahun 2018, jadi keduanya bisa berbicara secara terbuka dan dari hati ke hati," tandasnya.

Di lain sisi, Georgieva membeberkan bahwa pertemuan dengan Menko Luhut itu membahas tentang kebijakan di Indonesia yang bisa memberikan peningkatan ekonomi dan peningkatan standar hidup di Indonesia.

"Diskusi yang aktif dan konstruktif dengan Menteri @luhut_binsar dan timnya. Kebijakan yang baik di Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya. Ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan standar hidup di seluruh negeri," jelas Georgieva dilansir dari sosial media Twitter resminya, dikutip Jumat (11/8/2023).

Georgieva mengatakan bahwa pertemuannya dengan Menko Luhut juga mempelajari soal rencana Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah dan lapangan pekerjaan dengan pembangunan yang ambisius. "Mempelajari tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunannya yang ambisius," ungkapnya.

Dia bahkan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Menko Luhut menyenangkan. "Selalu menyenangkan melihat teman baik saya @kemenkomarves , Menteri @luhut_binsar," tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya IMF mengkritik dan bahkan menentang kebijakan larangan ekspor mineral, terutama bijih nikel, yang telah diterapkan Indonesia sejak 2020 lalu.

IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya Article IV Consultation, dikutip Selasa (27/6/2023).

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.

(pgr/pgr) Next Article Luhut Tantang IMF Dkk: Jangan Pernah Macam-macam Dengan Kami!