²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, ada 12 provinsi di Indonesia yang dalam kategori waspada kerawanan pangan. Hal itu berdasarkan pemetaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) nasional bulan Juli 2023.

Pemetaan tersebut sebagai bagian sistem peringatan dini kerawanan pangan di Indonesia. Yang digunakan sebagai acuan untuk pengambilan tindakan penyelesaian segera oleh pemerintah.

Pemetaan berdasarkan aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Yang indikatornya diantaranya mengacu pada situasi puso atau gagal panen.

"Berdasarkan rilis bulan Juli 2023 diketahui, berdasarkan indeks komposit, tidak ada daerah yang masuk kategori rentan," kata Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo dalam rapat pengendalian inflasi ditayangkan akun Youtube Kemendagri, dikutip Rabu (23/8/2023).

Baca: Ampun! Harga Beras Makin Ugal-ugalan, Hari Ini Naik Lagi

"Sebanyak 22 provinsi dalam kategori aman atau 64,71%. Dan, 12 provinsi atau 35,29% kategori waspada. Yaitu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), Kalimantan Barat Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat," paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota harus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Juga, cadangan pangan masyarakat.

"Hal ini untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan bencana pangan lainnya," kata Nyoto.

Apalagi, ungkapnya, saat ini cadangan pangan yang ada di BUMN Pangan, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah, terbilang kecil.

"Cadangan pangan pemerintah seperti disebutkan, gula pasir 55%, beras 51%, daging kerbau 31%, minyak goreng 5%, daging sapi 3%, dan cadangan pangan lainnya nol persen. Sehingga, tidak dapat melakukan intervensi dan stabilisasi di hulu dan hilir secara optimal," tukasnya.

"Bapanas mendorong upaya pemerintah hingga daerah menaikkan ketersediaan cadangan pangan pemerintah," katanya.

Baca: Termasuk Petaka India, Ini 4 Penyebab Harga Beras 'Menggila'

Mengutip paparannya, terungkap cadangan beras pemerintah provinsi di sejumlah wilayah Indonesia sangat minim alias nol.

Data per pekan ke-4 bulan Juli 2023, pemetaan cadangan beras pemerintah di DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah nol ton.

Sementara itu NTB, Maluku Utara, dan Papua hanya memiliki cadangan beras pemerintah provinsi di bawah 10 ton.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, produksi beras tahun ini diprediksi sebanyak 31,55 juta ton.

Sementara, kebutuhan untuk konsumsi langsung rumah tangga sebanyak 22,54 juta ton, luar rumah tangga 8,29 juta ton. Sehingga total kebutuhan beras nasional tahun ini adalah 30,61 juta ton.

(dce) Next Article RI Celaka 12! Stok Impor Menipis, Beras Dalam Negeri Defisit