²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah jumlah armada transportasi publik berbasis listrik, terutama Bus TransJakarta.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan emisi dari kendaraan yang berdampak pada polusi udara di Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditugaskan untuk mempercepat melakukan transisi kendaraan ke kendaraan listrik, khususnya Bus TransJakarta.

"Hari ini Pak Presiden memimpin rapat polusi, salah satu ditugaskan ke kami adalah supaya bisa mempercepat transisi kendaraan, khususnya TransJakarta tadi diminta menambah 2024, namun kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI," tuturnya saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (28/08/2023).

Namun demikian, pihaknya juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga meminta pemerintah daerah lainnya, seperti Bogor, Bekasi, Depok, untuk turut serta untuk membeli kendaraan listrik.

"Saya sampaikan dalam rapat, saya juga minta di pemerintah daerah lainnya, misalnya Bogor, Bekasi Depok untuk turut serta untuk membeli kendaraan listrik, artinya tidak semata-mata DKI Jakarta," ucapnya.

Baca: 11 Perusahaan Kena Sanksi Polusi Udara, Ini Daftarnya..

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan sumber pencemaran emisi atau penyebab penurunan kualitas udara di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya.

Siti menyebut, sumber pencemaran polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44%, lalu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 34%, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga.

"Saya ingin melaporkan tadi arahan Presiden Jokowi sebagai lanjutan dari rapat 14 Agustus, untuk perbaikan kualitas udara Jabodetabek. Jadi, dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran atau penurunan kualitas udara yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk rumah tangga, dari pembakaran dan lain-lain," tuturnya di Istana Presiden, Jakarta, Senin (28/08/2023).

Oleh karena itu, dia menyebut, Presiden Jokowi meminta agar pemerintah memfokuskan pada penanganan pengendalian polusi udara ini.

"Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Cara-cara penyelesaian harus dengan dasar dan basis kesehatan," ucapnya.

Baca: Alert! Anak Kecil di DKI Diimbau Pakai Masker di Luar Rumah

(wia) Next Article Gak Ngebul Hitam Lagi, Transjakarta Ganti Bus BBM ke Listrik