²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah telah mengumumkan menggelontorkan dana Rp 66 miliar dari skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) di Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi terhadap tarif LRT Jabodebek.

Namun, total anggaran itu hanya disiapkan untuk membiayai subsidi tarif LRT dari mulai pengoperasian pada September 2023 hingga akhir tahun ini, atau hanya sekitar empat bulan. Oleh sebab itu, untuk pembahasan pada 2024 akan mulai kembali dibahas antara Kementerian Keuangan dengan DPR pekan ini.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, pembahasan anggaran untuk tarif LRT memang belum masuk dalam RAPBN 2024, maka akan dibahas nantinya saat rapat dengan DPR di tingkat komisi maupun badan anggaran (Banggar).

"2024 belum masuk. Tapi nanti kan diskusinya dinamis lah. Ini kan baru mau tahap pembahasan di Komisi dan Banggar. Kalau komisi besok, kalau banggar mulai tanggal 5, 6, 7," ucap Wahyu saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Wahyu belum bisa memastikan besaran subsidi tarif yang akan digelontorkan tahun depan bisa lebih besar atau tidak dibanding saat ini. Meskipun, di tengah-tengah masyarakat masih ada keluhan yang menggap tarif di kisaran atas Rp 20 ribu cukup mahal bagi transportasi publik perkotaan.

Foto: Penumpang menunggu kedatangan LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Senin (28/8/2023). LRT Jabodebek yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa jam lalu mulai bisa digunakan oleh warga sebagai moda transportasi umum baru. (²©²ÊÍøÕ¾/Faisal Rahman) Penumpang menunggu kedatangan LRT Jabodebek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Senin (28/8/2023). LRT Jabodebek yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa jam lalu mulai bisa digunakan oleh warga sebagai moda transportasi umum baru. (²©²ÊÍøÕ¾/Faisal Rahman)

"Jadi saya belum bisa mengambil kesimpulan, dan belum bisa menjawab itu karena belum ada kebijakan. Mungkin dinamikanya nanti bisa pembahasan di DPR," ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Kemenhub memastikan bakal memberikan subsidi untuk LRT Jabodebek menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi PSO dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek ditujukan supaya biaya tarif perjalanan lebih terjangkau bagi masyarakat banyak

"Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp 66 Miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati saat dikonfirmasi, Minggu (27/8/2023).

Karena PSO ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menetapkan tarif promo berupa diskon sebesar 78% yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp 5.000,- untuk seluruh lintas pelayanan. Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai dengan akhir bulan September 2023.

"Tarif promo ini kami berikan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 78, serta untuk memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat. Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," kata Adita.

Adita menjelaskan, selain tarif flat Rp. 5.000, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp 20.000,- untuk jarak terjauh dan di bawah Rp 20.000,- untuk selain jarak terjauh. Skema tarif ini mulai diberlakukan pada awal bulan Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.

Tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp 5.000 untuk 1 km pertama, dan mengalami penambahan sebesar Rp 700 per Km selanjutnya. Tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan.

Untuk formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek yang ditetapkan pada 8 Juni 2023.