²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Calon presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Meski tak mematok target dalam dokumen visi-misi nya, dia mengaku memiliki sejumlah strategi untuk mencapai target Indonesia maju setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan ekonomi RI.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki modal sebagai negara maju pada 100 tahun kemerdekaan, yaitu kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah kedua terbesar di dunia, cadangan bauksit terbesar keenam dunia, hingga cadangan tembaga terbesar ketujuh dunia.

"Potensi energi baru dan terbarukan 437 giga watt, potensi produksi ikan tangkap lestari setiap tahun 12 juta ton, potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun. Ini adalah modal yang harus kita gunakan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diselenggarakan oleh INDEF dan ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Jumat (10/11/2023).

Dia mengakui, dengan besarnya potensi itu, bangsa Indonesia selama ini tidak mampu mengelola dan menjaga kekayaan itu untuk kemakmurannya sendiri sehingga hanya mengalir ke negara lain saja. Penyebabnya, menurut Prabowo, adalah ketidakpatuhan bangsa terhadap rancangan peta jalan ekonomi yang termuat dalam pasal 33 UUD 1945.

Baca: Beli Apartemen Diusulkan Kena Gratis PPN, Ini Alasannya

"Terjadi fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, terjadi nett outflow national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional, dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik karena kita enggak setia kepada Undang-undang Dasar sendiri, kepada blue print rancangan bangun yang dibuat pendiri bangsa," tutur Prabowo.

Pasal 33 itu menurutnya adalah rancangan peta jalan ekonomi Indonesia yang sudah lama didesain para pendiri bangsa. Pada ayat 1 nya berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maka, konsep ekonomi yang digunakan menurutnya jangan meniru asing, yakni memanfaatkan ekonomi kapitalisme neo liberal.

"Kalau di Barat mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neo liberal, ya itu budaya mereka. tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu, dan kalau kita pelajari sekarang, negara yang ekonominya sangat pesat adalah negara yang punya pasal seperti pasal 33," ujar Prabowo.

Apalagi, ia melanjutkan, dalam arah ekonomi pasal 33 itu, ayat 2 nya menyebutkan pentingnya peran negara dalam mengambil alih atau menguasai pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan ayat 3 nya menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Kita boleh berargumen dikuasi negara berapa, tetapi prinsipnya negara harus hadir, negara harus aktif, kalau perlu negara intervensi. Itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan, dan itu yang saya katakan mari kita kembali ke sistem itu," ucap Prabowo.

Baca: Sri Mulyani Singgung Belanja Pesawat Tempur, Ada Apa?

"Kita enggak bisa lagi meneruskan kapitalisme neo liberal karena di barat pun sudah enggak laku, di barat sudah mengatakan ekonomi neo liberal tidak bisa membawa kesejahteraan masyarakat banyak," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan, saat menjabat sebagai presiden adalah mengimplementasikan model ekonomi pasal 33, yang ia artikan sebagai ekonomi pancasila.

Model ekonomi itu ialah menggabungkan model ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang menekankan pada ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi dan golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, serta ekonomi yang berkeadilan sosial.

"Enggak bisa ikuti paham ekonomi kapitalisme murni. Kalau kau miskin itu salah kamu, kalau kau lapar terserah bagaimana kau atasi, tidak bisa. Kita masyarakat pancasila harus bertanggung jawab dan ini misi kita. Ekonomi pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya menjadi wasit," papar Prabowo.

Menurutnya, ekonomi pancasila telah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini, di antaranya dengan mendesain program perlindungan sosial yang mencakup masyarakat banyak, khususnya masyarakat miskin, hingga menggelontorkan secara besar-besaran untuk anggaran subsidi.

"Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas ini adalah negara berpihak membela orang miskin, ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini, kita bisa hitung berapa ratus triliun yang sudah kita alokasikan untuk kesejahteraan rakyat kecil dan orang yang paling lemah," papar Prabowo.

(haa/haa) Next Article Prabowo Pantang RI Jadi 'Tukang Minta-minta'