²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Junta Myanmar telah melaporkan adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pemberontak dan meminta staf pemerintah untuk bersiap menghadapi keadaan darurat.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun pada Kamis (16/11/2023) mengatakan militer menghadapi "serangan hebat dari sejumlah besar tentara pemberontak bersenjata" di Negara Bagian Shan di timur laut, Negara Bagian Kayah di timur, dan Negara Bagian Rakhine di barat.

Zaw Min Tun mengatakan beberapa posisi militer telah dievakuasi dan pemberontak telah menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di pos-pos militer.

Pilihan Redaksi Kabar Terkini Negosiasi Hamas-Israel oleh Qatar, Seperti Apa? Israel Diprediksi Hancur Lebur Tahun 2027 AS Warning Israel, Biden: Duduki Gaza adalah Kesalahan Besar

"Kami segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari serangan bom drone secara efektif," kata juru bicara junta, seperti dikutip Reuters.

Tin Maung Swe, sekretaris Dewan Naypyitaw, mengatakan di ibu kota tersebut staf pemerintah telah diperintahkan untuk membentuk unit untuk menanggapi situasi darurat.

Dia membantah bahwa perintah itu merupakan respons terhadap situasi keamanan, dan mengatakan ibu kota dalam keadaan tenang.

"Ini adalah rencana untuk membantu jika terjadi keadaan darurat, khususnya bencana alam," kata Tin Maung Swe kepada Reuters.

Pemerintahan paralel yang dibentuk oleh politisi prodemokrasi untuk menentang militer, dan bersekutu dengan beberapa faksi pemberontak, telah meluncurkan kampanye "Jalan Menuju Naypyitaw" yang dikatakan bertujuan untuk mengambil kendali ibu kota.

Secara terpisah, media Khit Thit melaporkan bahwa perintah Dewan Administrasi Negara (SAC) pada Rabu mengatakan semua orang yang memiliki pelatihan dasar militer harus siap untuk berangkat dan bertugas. Namun dokumen tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Kudeta ini mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi tentatif.

Militer memerintah Myanmar dengan tangan besi selama 50 tahun setelah merebut kekuasaan pada tahun 1962, dan bersikeras bahwa mereka adalah satu-satunya institusi yang mampu menyatukan negara yang beragam tersebut.

Kudeta tahun 2021 menghancurkan harapan akan reformasi dan memicu gelombang besar oposisi yang menyatukan aktivis pro-demokrasi di kota-kota dengan kekuatan etnis minoritas, yang mayoritas berjuang untuk menentukan nasib sendiri di daerah pedalaman.

Bentrokan telah mengirim pengungsi ke seluruh negara tetangga Myanmar, termasuk ribuan orang yang melarikan diri ke India dalam beberapa hari terakhir dari pertempuran di Negara Bagian Chin di barat laut.

(luc/luc) Next Article Darurat Negara di Tetangga RI, Kemenlu Buka Suara