²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menilai, harga beras di Indonesia bisa turun sebesar 40,19% apabila semua hambatan non-tarif dihapus.

"Ini dengan asumsi, jika impor beras tidak dibatasi," katanya dalam Press Briefing di Kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (5/12/2023)..

Menurut Azizah, jika kuota untuk impor beras dan daging dihapuskan, maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 2,6 poin persentase.

"Studi kami kuat, jika impor dan beras daging dihapuskan tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 2,6 poin persentase, karena perubahan daging dan beras memang sangat berdampak pada kesejahteraan," ujar Azizah.

Sementara itu,  Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengatakan, rencana merevisi kebijakan hambatan nontarif untuk produk cadangan pangan tengah dilakukan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini memang sedang menjadi perdebatan. Kalau untuk barang cadangan pangan kenapa ditarifin. Jadi hal-hal itu kami juga sedang bekerja dengan Kemenkeu, tapi juga sambil mempertimbangkan keuangan negara. Itu sudah menjadi perbincangan kami di internal," kata Budi.

Namun demikian, Budi mengatakan pihaknya masih belum bisa dengan gamblang menyampaikan poin-poin yang tengah dikaji, sebab saat ini pembahasannya di level lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

"Sebenarnya ini sudah di level lintas K/L ya. Jadi kami belum berani menyampaikan ini nya apa, karena itu kajiannya lintas K/L, jangan-jangan di satu sisi (ada yang) kepingin, tapi di Kemenkeu memerlukan," ujarnya.

Hasil kajian hambatan non-tarif nantinya, kata Budi, bentuknya akan berupa keringanan.

"Kalau di sana kan kita melihat, kan ada hitung-hitungannya ya, harga di luar berapa, harga di dalam berapa, dan Bulog harus menyerapnya berapa, kan harus diperhitungkan," terang dia.

Budi menegaskan, saat ini regulasi tersebut masih digodok lebih dalam oleh Kemenko Perekonomian dan lintas K/L, karena ini bersinggungan dengan keuangan negara. "Kan keuangan negara juga mesti dilihat, karena keuangan negara kita harus dilihat tidak semerta-merta, kita harus membuat kebijakan itu pas," jelasnya.

Meski demikian, kata Budi, pihaknya akan tetap mengupayakan stok pangan aman menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), kemudian Pemilu 2024, sampai dengan Ramadan dan Idul Fitri.

"Tapi kita upayakan, intinya selama Nataru (Natal dan Tahun Baru), kemudian nanti hajatan politik, kemudian Ramadan-Idulfitri ini kita sudah intens kita siapkan, mudah-mudahan," ucapnya.

Foto: Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Budi Waryanto dan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi dalam Press Briefing di Kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (5/12/2023).  (²©²ÊÍøÕ¾/Martyasari Rizky) Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Budi Waryanto dalam Press Briefing di Kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (5/12/2023).  (²©²ÊÍøÕ¾/Martyasari Rizky)

Lebih lanjut, Azizah dalam penelitiannya menilai, apabila harga makanan lebih murah, maka dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen.

"Karena mereka dapat membeli lebih banyak makanan, baik itu dari jenis ataupun quantity-nya, dan dapat mengonsumsinya dalam jumlah yang sama dan lebih berhemat," jelasnya.

"Misalnya, mungkin kita bisa beri contoh seperti daging sapi, selama ini di Indonesia daging termasuk komoditas yang dianggap mewah. Jika harga daging sapinya lebih murah, maka masyarakat dapat membeli dan meningkatkan gizi mereka. Jadi tidak hanya melulu makan karbohidrat. Dan survei juga menyatakan bahwa jika harga daging sapi lebih murah, maka mereka akan justru cenderung untuk meningkatkan konsumsinya terhadap daging tersebut," tambah Azizah.