²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), siap menjalankan peran advokasi melalui sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang dituangkan dalam Roadmap Perekonomian APINDO 2024-2029. Hal ini dilakukan dalam menuju transisi kepemimpinan baru 2024.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, Roadmap Perekonomian dari APINDO disampaikan kepada seluruh kandidat Calon Presiden (Capres) kontestan Pemilu 2024, untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam kepemimpinan nasional yang baru.

"Dialog APINDO bersama Capres 2024 merupakan kontribusi kami dalam menjalankan peran advokasi, melalui penyerahan Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 pada seluruh kandidat pemimpin bangsa. Penyusunan Roadmap Perekonomian APINDO kali ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia menjelang transisi kepemimpinan dengan mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola untuk lima tahun ke depan," ungkap Shintasaat membuka acara Dialog Capres 2024 Bersama APINDO "Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029" Senin, (11/12/2023).

APINDO telah secara konsisten menyusun Roadmap Perekonomian sejak tahun 2004 sebagai kontribusi dunia usaha bagi kepemimpinan nasional. Roadmap ini disusun berbasis masukan dunia usaha, lewat survei yang melibatkan hampir 2000 responden dari anggota APINDO dan non APINDO dari semua skala usaha, rangkuman hasil FGD dan matriks kebijakan untuk agenda sektor dan lintas sektor, hingga masukan dari Dewan Pakar APINDO, sejumlah narasumber dan mitra kerjasama seperti Bank Dunia.

Peta jalan juga dimaksudkan untuk mengawal transformasi ekonomi yang fundamental bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah situasi global yang menantang.Antara lain dengan menitikberatkan pada investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Shinta menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi makro dan krisis multidimensi,di mana kinerja perekonomian Indonesia cukup baik namun belum memadai untuk menunjang iklim bisnis yang inklusif serta berkelanjutan.

Hal ini menyebabkan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 masih menghadapi sejumlah kendala untuk akselerasi pencapaian target. Berdasarkan survei APINDO,sebanyak72% pengusaha mengalami perlambatan penjualan. Di sisi lain4 dari 10 pengusaha juga terbebani kurs dan suku bunga tinggi akibat tekanan global.

"Karena itu, Roadmap Perekonomian APINDO juga menjadi semacam guideline bagi pemerintahan baru dalam agenda transformasi perekonomian, penciptaan sense keberlanjutan, serta reformasi struktural secara sektoral dan lintas sektoral. Sekaligus sebagai respon dunia usaha terhadap dinamika dan tren ekonomi serta bisnis global," tambah Shinta.

Baca: Keputusan The Fed, Bikin Harga Minyak Melejit

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar APINDO,Mari Elka Pangestu berharap roadmapdapat menjadi masukan buat pemerintah, khususnya calon presiden ke depan dalam mendorong iklim dunia usaha yang kompetitif dan positif.

"Roadmap melibatkan demikian banyak pihak dan menghasilkan 13 bab dengan rekomendasi yang sangat konkrit dan spesifik. Tidak saya sampaikan semua, kami akan sampaikan singkat 5 prioritas dari roadmapAPINDO," ujar Mari dalam acara yang sama.

Berikut rekomendasi dari APINDO terkait 5 Prioritas yang ada di Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029:

1.Terkait kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi.

Rekomendasi

-Membuat konsultasi sistematik di setiap tahap, ternasuk jeda waktu pemberlakuan.

-Penyempurnaan di setiap tahap dengan rekomendasi kongkrit, peningkatakan penerimaan negara bertahap melalui perbaikan administrasi, dan ekstensikasi berbasis keadilan

-Evaluasi beban penerapan regulasi yang berbeda antara perusahaan besar UMKM

-Peningkatan koordinasi

2. Kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas

Rekomendasi

-Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan implementasinya

-Strategi yang jelas peningkatan SDM dan Teknologi

-Kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM, inklusivitas, penyusunan strategi ekonomi digital nasional

Baca: "Sihir" Emas Pikat Bank Sentral Dunia! Ikut Beli Nih?

3. Optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan sehat

Rekomendasi

-Kebijakan strategi industrialisasi dalam menciptakan daya saing dalam dan luar negeri

-Perolehan fasilitas/preferensi: kriteria jelas, batas waktu dan kinerja

-Restriksi perdagangan & investasi: kriteria, evaluasi dampak kepada sektor lain termasuk UMKM

4. Adopsi ESG oleh bisnis dan mengembangkan industri hijau

Rekomendasi

-Informasi, edukasi dan peningkatan kapasitas: kolaborasi pemerintah dengan dunia uasaha

-Fasilitas untuk memenuhi ESG, termasuk UMKM

-Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan: utama investasi, bisnis dan pendanaan

5. Keberadaan infrastruktur, transisi energi, dan tersedianya sarana prasarana digital

Rekomendasi

-Pembangunan/investasi infrastruktur dan sistem terintegrasi

-Kejelasan mengenai program transisi energi

-Akses dan kecepatan infrastruktur digital

-Keperluan SDM yang mendukung.

(dpu/dpu) Next Article Ini 5 Prioritas Kebijakan yang DIsampaikan APINDO ke Capres