²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dalam negeri akan dipengaruhi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 nanti. Yang akan menentukan arah kebijakan pengembangan KBLBB di Indonesia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 79/2023 tentang Perubahan atas Perpres No 55/2029 tentang Percepatan Program, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, yang diundangkan dan berlaku mulai 8 Desember 2023.

Aturan tersebut menetapkan sederet insentif yang diberikan untuk mendorong percepatan pengembangan KBLBB di dalam negeri. Mulai dari insentif fiskal seperti diskon bea masuk (BM) impor mobil listrik, baik baik dalam bentuk dirakit utuh (completely built up/ CBU) maupun terurai baik lengkap (completely knock down/ CKD) atau tidak lengkap (incompletely knock down/ IKD).

Juga insentif nonfiskal seperti keringanan tarif parkir sampai sertifikasi produk.

Baca: Catat, Ini Dia Syarat & Sanksi Insentif Impor Mobil Listrik

Insentif itu diberikan untuk jumlah tertentu dan hanya sampai tahun 2025, dengan harus memenuhi sederet kewajiban yang dipersyaratkan pemerintah. Salah satunya adalah kewajiban pemenuhan tenggat waktu tingkat kandungan alam negeri (TKDN) KBLBB yang akan diproduksi di dalam negeri.

Artinya, kata Pengamat Otomotif Yannes Martinus Pasaribu, insentif bea masuk itu hanya dapat dilakukan jika dalam 2 tahun ini pabrikan atau penerima insentif merealisasikan pembangunan, investasi, dan/ atau peningkatan produksi kendaraan listrik.

"Dan ini dikontrol oleh kementerian bidang investasi, perindustrian, perdagangan dan keuangan. Dan kontrolnya ketat," katanya kepada ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Senin (18/12/2023).

Dia mengatakan, kontrol yang ketat dalam kebijakan insentif KBLBB ini akan mendorong pemulihan industri otomotif di dalam negeri.

"Kebijakan ini dapat membantu industri otomotif untuk kembali bangkit dan menjadi lebih kompetitif di pasar global. Pada awalnya, memang, produsen mobil harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti persyaratan investasi dan peningkatan produksi," jelas Yannes.

Baca: Jokowi Guyur Mobil Listrik Bejibun Insentif, Apa Untungnya?

"Dampak negatif dari kontrol yang ketat dapat diminimalisir jika kontrol tersebut dilakukan dengan tepat. Misalnya, persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah harus realistis dan tidak terlalu memberatkan," tambahnya.

Dengan begitu, ujarnya, produsen mobil dapat memenuhi persyaratan tersebut tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

"Kontrol harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini agar produsen mobil merasa yakin bahwa mereka akan diperlakukan secara adil. Kontrol harus dilakukan secara fleksibel. Hal ini agar pemerintah dapat menyesuaikan kontrol tersebut jika diperlukan," kata Yannes.

"Tapi, semua juga tergantung pada pemenang Pemilu nanti ya. Sementara investasi yang sudah masuk untuk pengembangan KBLBB di Indonesia sudah sangat-sangar besar," ujarnya.

Baca: Impor Mobil Listrik Diguyur Insentif, Ini Respons Pengusaha

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri sektor ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, percepatan pengembangan KBLBB di dalam negeri sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) Indonesia.

"2030 diharapkan kumulatif populasi roda bisa tercapai 2 juta ton dan roda 2 bisa 13 juta ton. Ini untuk mengejar target pengejaran CO2 transportasi sesuai target capaian NZE RI," ungkap Agus.

"Makanya dibuat aturan CBU dan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) biar harga bisa turun terus mendekati ICE (internal combustion engine/ mesin pembakaran internal). Karena pemain di dalam negeri semakin banyak dengan insentif tersebut. Perubahan peraturan agar pemain di dalam negeri bisa lebih banyak, persaingan semakin baik," sebut Agus.

Sebagai informasi, pengembangan KBLBB di Indonesia memang salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Yang disandingkan dengan program hilirisasi industri berbahan sumber daya alam nikel. Pemerintah menargetkan, Indonesia akan jadi raja industri hilir berbasis nikel, salah satunya adalah baterai listrik. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan industri KBLBB. 

Presiden Jokowi bahkan menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia. 

(dce/dce) Next Article Jokowi Guyur Mobil Listrik Bejibun Insentif, Apa Untungnya?