²©²ÊÍøÕ¾

Ibu Kota Pindah, Gedung Pemerintah Tak Akan Dilego!

Rosseno Aji Nugroho, ²©²ÊÍøÕ¾
21 December 2023 19:10
Sri Mulyani dalam acara penyerahan digital DIPA dan buku daftar alokasi TKD tahun 2024, Rabu (29/11/2023). (Tangkapan layar Setpres RI)
Foto: Sri Mulyani dalam acara penyerahan digital DIPA dan buku daftar alokasi TKD tahun 2024, Rabu (29/11/2023). (Tangkapan layar Setpres RI)

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan gedung-gedung pemerintahan di Jakarta tidak akan dijual begitu ibu kota pindah ke Kalimantan. Sebaliknya, gedung-gedung dan aset barang milik negara (BMN) lainnya di Jakarta akan dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah.

"Bu Menteri (Sri Mulyani) mengarahkan supaya Jakarta dibuat lebih bagus, nyaman untuk hidup, tinggal dan bisnis, jadi asetnya ga kita jual, jual," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Rabu (21/12/2023).

Encep mengatakan Kemenkeu telah membuat desain besar terkait penggunaan gedung dan aset negara tersebut. Encep mengatakan ada dua rencana pemerintah untuk menggunakan dan pemanfaatan gedung-gedung ini.

Dari sisi penggunaan, dia mengatakan Kemenkeu akan memberikan gedung itu untuk digunakan sebagai kantor Kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Sementara dari sisi pemanfaatan, aset negara bakal dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, sosial, maupun kultural yang bisa membuat wajah Jakarta semakin cantik.

"Misalnya ini di blok Monas, sekelilingnya itu kan gedung pemerintahan, kalau ibu kota pindah itu mau jadi apa. Kami saat ini sedang terus mengkaji," ungkapnya.

Menurutnya, Kemenkeu yang akan mengkoordinasikan masa depan penggunaan gedung-gedung ini. Dia bilang keputusan yang terpusat itu diperlukan, karena penggunaan gedung-gedung bekas pemerintahan akan berbasis pengembangan wilayah. "Kalau terkonsolidasi lebih bagus," ujarnya.

Selain itu, Encep berkata bahwa alih fungsi gedung pemerintahan ini juga akan disesuaikan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang sedang dibahas di DPR. "Kami harus menyatu dengan rencana Jakarta," tutur dia.

"Kita punya grand desain new Jakarta sebagai global city. Jadi kita sepaham dengan Pemda DKI dalam membangun global city Jakarta," paparnya.

Encep mengatakan gedung dan BMN milik pemerintah pusat di Jakarta juga tidak hanya diperuntukkan untuk bisnis. Dia mengatakan pemerintah juga berencana menggunakan aset itu untuk menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau di Jakarta.

"Jadi bukan hanya berfokus ke finansial ekonomi, tapi juga sosial kultural, aset tidak hanya untuk mencari penerimaan tidak," tegasnya.


(haa/haa) Next Article Ibu Kota Pindah, Aset Negara Rp1.640 T di Jakarta Gimana?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular