²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. hal ini dapat mengurangi konflik tanah yang sering terjadi sebelumnya.

"Artinya kalau ada sengketa bapak ibu di bawa ke pengadilan, menang. Karena jelas punya alas hak hukum yang jelas yaitu yang namanya sertifikat hak milik," kata Jokowi dalam sambutannya, Rabu (27/12/2023).

"Ada tetangga yang jahil 'oh ini tanah saya', 'bukan pak ini tanah saya', buktinya ini, mau apa," Sambungnya.

Dalam kesempatan itu ua bercerita pada tahun 2015 sering terjadi konflik lahan, karena masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Konflik ini pun terjadi baik antara tetangga, antar saudara, antar masyarakat dengan pemerintah, juga masyarakat dengan perusahaan.

Dimana menurutnya masyarakat juga harus menunggu setidaknya 160 tahun untuk bisa mendapatkan sertifikat, meski Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan 500 ribu sertifikat setiap tahunnya.

"Saya tuh setiap masuk ke desa tuh di telinga saya selalu. Tahun 2015 - 2016 selalu urusan 'sertifikat pak', 'sengketa pak', 'konflik lahan pak', tapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat baru 46 juta dari 126 juta yang harusnya bersertifikat," kata Jokowi.

Sehingga pemerintah melakukan percepatan sertifikat tanah. Sehingga pada tahun depan masih ada tersisa 6 juta bidang tanah lagi yang perlu dilakukan sertifikasi.

"Tahun depan kira kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan, tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita ingin mati matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta. Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu ia juga berpesan bagi pemilik tanah untuk terus menjaga sertifikat yang sudah diberikan. Ia pun memperbolehkan masyarakat untuk menjadikan sertifikat tanah ini sebagai agunan atau jaminan untuk pinjaman selagi masih produktif.

"Gak apa-apa sertifikat ini disekolahkan, tapi saya minta dihitung betul, disekolahkan untuk apa, untuk kegiatan usaha yang produktif silahkan, tapi hati-hati mau pinjam berapa? Rp 10 juta, Rp 100 juta, Rp 200 juta dihitung jangan gak bisa nyicil," kata Jokowi.

"Ternyata 6 bulan nggak bisa ngangsur, nggak bisa mencicil ke bank, akhirnya sertifikatnya hilang, jangan sampai terjadi," katanya.

(hoi/hoi) Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang