²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, per 10 Januari 2024, memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton.

Lalu bagaimana ketahanan CBP tahun 2024?

Bayu menegaskan, stok itu mampu memenuhi kebutuhan Bulog untuk menjalankan program pemerintah, yaitu bantuan pangan berupa 10 kg beras dan program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan program bagi-bagi beras 10 kg kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan dilanjutkan sampai bulan Maret 2024 ini. Bahkan, jika APBN memungkinkan, akan berlanjut sampai bulan Juni 2024.

Sebagai informasi, program bantuan beras berupa 10 kg ini telah diluncurkan Presiden Jokowi pada awal tahun 2023 lalu, yaitu periode bulan Maret-Mei. Kemudian dilanjutkan tahap kedua sejak bulan September hingga akhir tahun 2023.

Bantuan beras ini menggunakan CBP yang ada di gudang Bulog.

Baca: Inflasi Beras Turun Tapi Harga Masih Tinggi, Ternyata Ini Penyebabnya

Di sisi lain, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang jadi sasaran bantuan pangan ini juga akan bertambah dari 21,4 juta KPM menjadi 22 juta KPM.

Artinya, setiap bulan dibutuhkan setidaknya 220 ribu ton beras untuk disalurkan sebagai bantuan pangan. Tentu saja, penyaluran Bulog tak hanya bantuan pangan. Tapi juga untuk SPHP, beras tunjangan, bantuan daerah, dan kebutuhan darurat bencana.

Meski begitu, Bayu optimistis stok CBP yang dimiliki Bulog saat ini mampu memenuhi kebutuhan untuk program pemerintah. Meski produksi diprediksi defisit, Bayu juga yakin tetap bisa melakukan pengadaan beras dari produksi petani lokal.

"Ya (stok aman dan cukup). Yang 1,3 juta ton itu total stok yang sudah di tangan Bulog. Termasuk di dalamnya (beras impor) yang masih dalam perjalanan, proses bongkar, dan yang sudah masuk gudang. Dan saat ini juga terus kita lakukan pemasukan-pemasukan (realisasi impor yang ditugaskan pemerintah)," jelas Bayu.

"Kami juga lakukan berbagai kerja sama dengan penggilingan beras anggota Perpadi. Kami terus berkoordinasi memastikan stok itu ada. Kami lakukan berbagai cara untuk memastikan pasokan ke masyarakat itu cukup," tegasnya.

Hal itu dikatakannya termasuk dengan mempertimbangkan adanya penambahan jumlah KPM untuk sasaran bantuan beras.

"Ya, untuk kebutuhan 220 ribu ton bantuan beras sebulan, stok Bulog cukup," kata Bayu.

Baca: Situasi Rumit, Ini Peringatan Keras Jokowi ke Semua Menteri!

Foto: Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1/2024). (²©²ÊÍøÕ¾/Damiana Cut E) Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1/2024). (²©²ÊÍøÕ¾/Damiana Cut E)

Inflasi Beras Turun

Bayu menuturkan, bantuan beras 10 kg telah berhasil menekan inflasi beras. Meski dia mengakui, harga beras sampai saat ini masih stabil tinggi.

"Sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada periode Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63% pada Februari 2023. Ini kemudian turun menjadi 0,70% pada Maret 2023. Penurunan terus terjadi menjadi 0,55% pada April 2023 dan 0,02% pada bulan berikutnya," paparnya.

"Dan saat penyaluran bantuan beras tahap II dari bulan September sampai Desember, di mana laju kenaikan harga beras biasanya naik tinggi. Hal ini terlihat dari inflasi beras yang menurun cukup signifikan dari 5,61% pada September 2023 menjadi 0,43% pada Desember 2023," tambah Bayu.

Dia mengatakan, program bantuan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung pada kemampuan daya beli masyarakat yang turut memengaruhi inflasi.

Baca: Lengkap! Rincian Belanja Bansos Jokowi di 2023

"Melihat dampak positif penurunan inflasi tersebut, pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024 dan sudah digelontorkan sejak awal tahun," katanya.

"Setelah tuntas menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2023, kami langsung tancap gas menyalurkan kembali program ini untuk tahun 2024 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2024," ujarnya.

Menurut Bayu, dengan penambahan jumlah KPM bantuan pangan beras pada tahun 2024 menjadi 22 juta KPM dari sebelumnya 21,3 juta KPM, program ini diprediksi menjangkau setidaknya 88 juta rakyat Indonesia. Dengan asumsi setiap keluarga rata-rata terdiri 4 orang.

(dce/dce) Next Article Bos Badan Pangan Jelaskan Kenapa RI Harus Impor Lagi Beras 2 Juta Ton