²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøվ Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kelanjutan program bantuan beras 10 kg yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Maret 2023 lalu. Bantuan itu diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam masyarakat berpendapatan rendah.

"Siapa pun presidennya, bantuan pangan akan terus dilanjutkan. Ini nggak relate dengan politik. Bantuan pangan yang sudah disalurkan sejak tahun lalu ini menunjukkan negara hadir buat masyarakat. Juga, tidak boleh ada atribut siapa pun," kata Arief, dikutip Rabu (24/1/2024). 

Dia juga memastikan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus berjalan tanpa terpengaruh kondisi politik dan bebas dari atribut politik.

Arief mengatakan, beras-beras SPHP disalurkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga di tingkat konsumen.

Baca: Simalakama Impor Beras, Bos Badan Pangan: Rp30 T Dinikmati Negara Lain

Sulit Dicek Kebenarannya

Secara terpisah, Manager Humas dan Kelembagaan Bulog Tomi Wijaya menjelaskan, distribusi beras SPHP dilakukan dengan berbagai mekanisme. Diantaranya, melalui Pasar Induk Beras Cipinang dan kerja sama Bulog dengan peritel modern. 

"Ritel modern yang menjadi mitra kerja Bulog sudah mengatur pola penjualannya. Kalau yang di Cipinang itu, ke distributor, kemudian menyalurkan ke pengecer. Sama seperti ritel modern, tentunya juga distributor akan mengatur pola penjualannya," kata Tomi kepada ²©²ÊÍøվ Indonesia.

Karena itu, lanjut Tomi jika kemudian ada beras SPHP atau beras bantuan pemerintah yang ditempeli atribut politik tertentu, akan sulit untuk mengecek faktanya.

"Kalau dari foto (foto beras SPHP berstiker partai/ calon tertentu yang disebarkan berantai), kita agak susah mengecek kebenarannya. Yang jelas untuk beras SPHP sekarang sangat mudah didapatkan karena kita bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut. Sehingga program stabilisasi harga beras ini bisa masif," tegas Tomi.

Baca: Iran-Pakistan Sempat Saling Bombardir, Impor Beras RI Aman?

Sebagai informasi, bantuan beras diberikan di tengah lonjakan harga beras yang terus menanjak sejak bulan Agustus 2022, dan masih stabil tinggi hingga saat ini. Harga beras medium yang sebelumnya rata-rata berkisar Rp8.000-9.000, kini sudah di kisaran Rp13.000 per kg. 

Setelah penyaluran tahap I bulan Maret-Mei 2023, Jokowi memerintahkan penyaluran tahap II bulan September-Desember 2023. Kemudian, Jokowi menginstruksikan program bantuan beras disalurkan lagi mulai bulan Januari ini. Bahkan, jika APBN memungkinkan, Jokowi meminta bantuan beras 10 kg disalurkan sampai Juni 2024.

Karena itu lah, ujar Arief, pemerintah masih mengimpor beras untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. CBP itu akan disalurkan diantaranya untuk SPHP dan bantuan beras 10 kg.

(dce/dce) Next Article Fantastis! Impor Beras Tahun Ini Butuh Duit Rp20 Triliun