Makan Siang Prabowo Jalan di 2025, Hati-Hati Efek Inflasinya!
Jakarta, 博彩网站 - Program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2025. Ekonom Khawatir berisiko pada inflasi bahan makanan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pelaksanaan makan siang gratis akan memicu permintaan bahan makanan yang amat besar. Dia memprediksi 'rebutan' makanan antara masyarakat umum dan pemerintah ini akan memicu inflasi.
"Beras, minyak goreng, daging, telur, sembako dan yang lainnya akan menjadi rebutan," kata Bhima pada Selasa, (27/2/2024).
Makan siang gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Ketika dijalankan secara penuh, program ini menyasar pada 82,9 juta siswa sekolah dengan anggaran lebih dari Rp 400 triliun.
Besar kemungkinan pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pemilihan Presiden 2024. Mereka unggul di semua hitung cepat berbagai lembaga survei. Meski belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai program penggantinya itu.
Program makan siang sudah dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024). Rencananya, anggaran untuk program ini akan masuk dalam Rancangan APBN 2025.
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengatakan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap dengan target dapat terlaksana secara penuh pada 2029. Untuk tahap awal, program ini akan dilakukan di daerah miskin dan tertinggal. Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo meyakini program ini akan meningkatkan permintaan dari sisi belanja pemerintah dan memicu multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Sektor usaha kecil menengah, kata dia, akan dilibatkan sebagai penyedia makanan untuk anak-anak sekolah.
Bhima Yudhistira ragu dengan klaim tersebut. Dia menilai bahan makanan di Indonesia lebih banyak berasal dari impor, seperti beras. Jadi, kata dia, program ini justru paling menguntungkan bagi para importir, bukan masyarakat kecil.
"Importir susu diuntungkan, importir beras diuntungkan, importir kacang kedelai diuntungkan," kata dia.
"Jadi banyak bahan makanan yang justru karena stok di dalam negerinya tidak siap, ini akan bisa memicu kenaikan harga. Ketika itu terjadi, harga makanan bisa jadi sangat tinggi dan ini sangat berisiko," ujarnya.
Bhima menyarankan agar proyek ini tak buru-buru dieksekusi. Dia menilai pemerintah harus lebih dulu memastikan ketersediaan bahan makanan dari dalam negeri. Dengan demikian, maka program ini akan siap dari sisi anggaran dan juga infrastruktur untuk melaksanakan programnya.
"Kalau tidak, yang rugi kemudian adalah masyarakat umum," ujar dia.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga heran dengan alasan pemerintah buru-buru melaksanakan program ini. Dia mengatakan ada risiko bantuan ini akan salah sasaran. Sebab, pemerintah saat ini belum memiliki data yang valid mengenai siswa-siswa yang menerima makan siang gratis.
"Bansos untuk penduduk miskin yang pendataannya sudah lama itu pun masih sering tidak tepat sasaran, apalagi makan siang gratis yang belum ada pendataannya secara riil," ujar Faisal.
Dia mengatakan risiko moral hazard dalam eksekusi program makan siang gratis juga besar. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema penyediaan, distribusi hingga distribusi program makan tersebut.
Faisal juga meragukan multiplier effect program ini untuk perekonomian dalam negeri. Sebab, banyak bahan makanan Indonesia masih berasal dari impor.
"Karena pakai bahan impor maka risiko impor meningkat, multiplier effectnya jadi tidak ada di dalam negeri kalau kita impor," pungkasnya.
(haa/haa) Next Article Deretan Negara Kasih Makan Siang Gratis ke Warga Seperti Janji Prabowo
