²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah menyiapkan dana cadangan untuk membiayai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tambahan subsidi pupuk di tahun 2024.

Menurut Sri Mulyani, dana tersebut masih ada di dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Dia mengatakan anggaran-anggaran untuk kebutuhan pupuk dan IKN ini sebenarnya sudah dialokasikan di masing-masing Kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan hanya menambahkan cadangannya di BUN.

"Untuk IKN juga sama yang sudah di-assign di Kementerian versus yang sudah kita buat cadangan untuk IKN di BUN sudah ada juga, sehingga kita masukkan dalam prioritas," kata dia.

Meskipun, ada cadangan anggaran ini, Kemenkeu tetap meminta Kementerian dan lembaga untuk tetap disiplin dalam menggunakan uangnya. Dia mengatakan meski dengan adanya cadangan ini, Kementerian Keuangan tidak bisa langsung menyetujui tiap usulan penambahan anggaran.

Baca: Elon Musk Bikin Satelit Mata-Mata AS, Starlink Masih Boleh Masuk IKN?

"Ini selalu menyebabkan Kemenkeu dan saya secara personal sering dianggap sebagai menteri yang tidak mudah memberikan, tapi itu tujuannya baik," tegasnya.

Dikutip dari data Kemenkeu, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan, yaitu: APBN sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun.

Seperti disampaikan Sri Mulyani, anggaran IKN tersebar di K/L. Adapun, Kementerian PUPR menganggarkan Rp 35,37 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini. Kemudian, Otoritas IKN (OIKN) mendapatkan anggaran Rp 434 miliar pada 2024.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,56 triliun tahun ini. Tambahan ini diperuntukkan bagi kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Terkait dengan pupuk, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan akan menambah alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebanyak Rp 14 triliun di 2024. Dengan demikian keseluruhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 40,68 triliun.

"Presiden sudah menyetujui bahwa anggarannya akan ditambah (dari Rp 26,68 triliun), menjadi tambahan Rp 14 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bulan lalu.

Dia mengatakan sumber dananya berasal dari APBN. Dia menegaskan Kementerian Pertanian dan DPR RI diminta untuk membahasnya. Dengan tambahan anggaran itu, maka otomatis menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi dari 5,2 juta ton menjadi 7,7 juta ton.

(haa/haa) Next Article Jokowi Tambah Bansos Beras Rp11 T & Subsidi Pupuk Rp 24 T