²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ekonom senior INDEF Faisal Basri turut menjadi ahli yang dihadirkan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024). Dalam paparannya, Faisal menyampaikan paparan bertajuk "Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran".

Baca: Ada Sidang Sengketa Pilpres MK, Asing Rama-Ramai Kabur dari RI

Mengawali paparannya, Faisal menjelaskan politik gentong babi atau pork barrel politics. Teori ini, menurut dia, berkembang di Amerika Serikat (AS), walau dalam konteks di Indonesia, ada perbedaan.

"Kalau di sana umumnya dilakukan oleh anggota DPR baik Senat maupun Kongres yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini karena memang membiaskan demokrasi," ujar Faisal.

Menurut dia, masyarakat AS tidak bisa diiming-imingi oleh sembako. Oleh karena itu, pork barrel politics yang dilakukan menggunakan proyek-proyek besar mulai dari pembangunan jembatan, jalan tol, dan lain sebagainya.

"Nah jadi secara umum bisa dikatakan pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia. Penduduk miskin ekstrem, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," papar Faisal.

Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menilai, pemerintah dalam hal ini KPK dan Kementerian Dalam Negeri sudah membuat aturan agar tidak boleh ada bansos dua-tiga bulan jelang pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, tidak ada pembatasan bansos saat pemilu.

"Jadi kan ini membuktikan bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif," ujar Faisal.

Lebih lanjut, dia bilang kalau di Indonesia ada mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Faisal mencontohkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membagikan bansos beberapa waktu lalu.

"Ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," kata Faisal.

Ia pun mencontohkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang bilang agar Menteri Sosial Tri Rismaharini merilis bansos sendiri.

"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya, seperti dia. Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos. Sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini lho yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga dan banyak menteri lagilah. Tapi yang paling vulgar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ujar Faisal.

(miq/miq) Next Article Wah... Faisal Basri Tuding Airlangga-Zulhas Pakai Politik Gentong Babi