²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - DPR RI meminta agar tarif tol didiskon saat musim mudik dan arus balik libur Lebaran 2024. Anggota Komisi V DPR fraksi PKS Sigit Sosiantomo mengatakan, negara maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sudah meraup untung besar dari banyaknya kendaraan yang lewat jalan tol setiap harinya.

"Jalan tol kalau dia dilewati 100 ribu kendaraan per hari jangan-jangan sudah untung. Padahal jalan tol Cikampek dalam kondisi normal dilewati 500 ribu (kendaraan). Jalan tol dalam kota itu 500 ribu (kendaraan per hari), Jagorawi 300-400 ribu kendaraan per hari. Itu kan sudah untung besar negara ini atau BUJT," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR bersama Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan terkait persiapan Mudik Lebaran 2024, Selasa (2/4/2024).

"Oleh karena itu, kebijakan pak Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang populis sangat dibutuhkan. Masa kalah sama Malaysia," tukasnya.

Baca: Lengkap! Ini Jadwal One Way, Contraflow, Ganjil Genap saat Mudik 2024

Sigit menyebut Malaysia bukan hanya memberikan diskon tarif tol pada masa mudik Lebaran, tetapi sekaligus menggratiskan tarif tol selama masa mudik Lebaran.

"Malaysia (memberikan layanan) gratis tol saat Lebaran dan keuntungan jalan tol dihitung dalam kondisi normal. Dia nggak masukkan faktor Lebaran atau Nataru (Natal dan Tahun Baru). Pak Menteri tersenyum, kayaknya ini setuju pak ketua," ucap Sigit.

Lebih lanjut, Sigit meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengeluarkan kebijakan pemberian diskon 30% selama musim mudik dan arus balik Lebaran 2024 ini.

"Ini kan akhir-akhir kita semua, akhir DPR, akhir pemerintahan, biasanya husnul khotimah. Pak Menteri tambahan dong 30% diskonnya dari pemerintah. Insya Allah pemerintahan Jokowi husnul khotimah, diganti dengan pemerintahan Gerindra," cetunsya.

Baca: Hore! Tarif 2 Ruas Tol Trans Sumatera Didiskon 20%, Catat Tanggalnya

Ditemui saat rapat dijeda, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, diskon atau menggratiskan tarif tol mungkin bisa saja dilakukan. Akan tetapi, jika pemerintah mengeluarkan kewajiban agar BUJT justru akan ditagihkan ke negara.

"Ya memungkinkan saja, kalau secara aturan digratiskan pun mungkin. Tapi mereka akan klaim ke negara. Mahal itu kalau (didiskon 30%)," jelas Hedy.

Hedy menjelaskan, tarif tol itu memiliki fungsi traffic management. "Itu sekarang kenapa ada tanggal-tanggal tertentu agar tidak menumpuk di tanggal yang kita perkirakan sebagai puncak (mudik). Jadi oke lah bagaimana agar orang mau lebih cepat pulang mudik, nah itu tol-nya Rp900.000 ke Surabaya habis, kasih diskon hampir Rp200.000, kan senang bisa beli oleh-oleh nanti beli telur bebek di Brebes. Gitu maksudnya," jelasnya.

Baca: 2 Menteri Jokowi Dipanggil DPR, Ada Apa?

"Jadi prinsip kita, karena kalau kita melakukan instruksi itu akan memberikan akibat kepada kompensasi. Jadi kita lebih baik memohon sukarela dari BUJT nya. Karena begini, kalau tol macet, berhenti, padat hampir berhenti, untung gak BUJT nya? Enggak kan? Karena yang lewat gerbang yang dihitung. Kalau padat, macet berarti yang lewat gerbangnya makin sedikit," sambungnya.

Oleh sebab itu, Hedy menilai diskon sukarela oleh BUJT menjadi salah satu upaya agar lalu lintas jalan tol tidak macet, yang mengakibatkan pendapatan BUJT tidak sebesar jika arus lalu lintas lancar. Hal itu juga yang membuat pemerintah tidak mewajibkan BUJT memberikan diskon, untuk menghindari penumpukan penumpang di jalan tol.

(dce) Next Article Siap-Siap Diskon Tarif Tol Musim Mudik Lebaran Ada Lagi!