²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah berencana memindahkan sejumlah kementerian dan lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) pada September 2024. Pada periode itu, direncanakan ada 38 kementerian dan lembaga (K/L) yang dipindah.

"Jadi sekarang sudah langsung 38 K/L. Tidak kaya dulu konsepnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, (17/4/2024).

Anas menyebut pemilihan 38 kementerian dan lembaga ini dilakukan melalui penilaian dan rapat yang digelar berkali-kali. Penilaian yang dimaksud, kata dia, adalah mempertimbangkan urgensi keberadaan kementerian tersebut untuk segera ada di ibu kota baru.

"Hasilnya, yakni tingkat kementerian dan lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon 1 di 38 kementerian lembaga," kata dia.

Baca: Menteri PANRB: Pemerintah Pindahkan 11.916 ASN ke IKN di Tahap I

Anas menyebut pemindahan kementerian/lembaga lainnya akan berlangsung secara bertahap di masa-masa selanjutnya.

Dia mengatakan untuk tahap pertama ini, pemerintah memperkirakan akan ada 11.916 ASN yang ikut dipindahkan. Dia mengatakan pemindahan itu tentu akan dilakukan dengan menimbang ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN.

"Oleh karena itu, kalau prioritas pertama 11.916, prioritas kedua ada 6.000, prioritas ketiga ada 14.000. jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapat update dari menteri PUPR yang menyiapkan infratrukturnya dan Otorita IKN.

Baca: Pengumuman! PNS Mulai Pindah ke IKN September 2024

Berikut ini merupakan daftar 38 kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN di tahap pertama:

1. Setjen DPR

2. Setjen DPD

3. Setjen MPR

4. Setjen BPK

5. Mahkamah Agung

6. Komisi Yudisial

7. Kemenko Marves

8. Kemenko Perekonomian

9. Kemenko Polhukam

10. Kemenko PMK

11. Kementerian Pertahanan

12. Kementerian Dalam Negeri

13. Kementerian Luar Negeri

14. Kementerian Hukum dan HAM

15. Kementerian Keuangan

16. Kementerian PUPR

17. Kementerian PPN/Bappenas

18. Kementerian PAN-RB

19. Kementerian ATR/BPN

20. Kementerian Setneg

21. Kementerian LHK

22. Kementerian ESDM

23. Kementerian Kesehatan

24. Kementerian Perdagangan

25. Kementerian Kominfo

26. Sekretariat Kabinet

27. BMKG

28. Bapanas

29. BPIP

30. BIN

31. KSP

32. BSSN

33. BNPB

34. Wantimpres

35. KPK

36. Kejaksaan

37. BPKP

38. BNPP

(haa/haa) Next Article Pindah ke IKN, Nasib Gedung Pemerintah di Jakarta Belum Jelas