²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal menjadikan Multi Lane Free Flow (MLFF) masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Sebelumnya, proyek ini sempat mengalami kendala perizinan hingga persetujuan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol enggak perlu petugas itu, lho, langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Baca: RI Dianggap Belum Siap Sistem Tol Tanpa Buka Kaca, Kok Bisa?

Proses masuknya MLFF menjadi PSN yakni setelah adanya usulan ke Kemenko Perekonomian untuk dikaji. Kemenko Perekonomian menunggu usulan dari kementerian teknis kalau mau jadi PSN. Semua PSN harus ada rekomendasi menteri teknis.

Foto: Jalan Tol Bali-Mandara akan menggunakan sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Juni 2023. (Dok. Kementerian PUPR) Jalan Tol Bali-Mandara akan menggunakan sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Juni 2023. (Dok. Kementerian PUPR)

Adapun MLFF masuk ke dalam skema KPBU atau banyak proses-proses seperti koordinasi dengan lembaga lain. Koordinasi lembaga dengan lembaga-lembaga keuangan karena terkait sistem pembayaran, koordinasi dengan OJK, BI, dan perbankan, perlu lembaga yang multi kementerian untuk menaungi itu. Dari sisi perizinan, pemerintah bakal mempermudahnya.

"Kecepatan untuk perizinan pengujian skenario, kalau ditanya ke pupr, memang masih tahap skenarionya mau dimana dulu deh, tapi belum mulai diuji, kemarin sudah mulai uji tapi ada error, gate gak ke buka, ini perlu dikaji dan butuh koordinasi lebih lanjut, Itu yang dibutuhkan sebetulnya dari PSN," kata Susi.

Baca: Bayar Tol Tanpa Buka Kaca di Bali Diuji, Bebas Macet?

Sementara itu Direktur Jalan Bebas Hambatan Triono Junoasmono menyebut MLFF merupakan program yang sangat strategis dan sangat penting, jadi harus dengan persetujuan bahwa program ini memang harus diangkat jadi skup yang lebih nasional lagi karena ini lintas sektoral, bukan hanya PUPR saja tapi meliput berbagai instansi terkait.

"Di situ perlu koordinasi yang lebih komprehensif lagi, makanya kita perlu angkat itu karena nanti intinya yang pihak-pihak terkait itu bukan hanya PUPR, kita melibatkan pihak lain. Makanya perlu lintas sektoral itu naik ke status PSN," jelasnya.

(fys/wur) Next Article 2029 Bayar Tol Tak Lagi Tap e-Money, Bisa Bablas Tanpa Antre