²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah berencana mempermudah pendaftaran merek susu di Indonesia, seiring dengan adanya rencana negara lain yang mau gencar memasok produk susu. Susu kini tengah menjadi primadona, setelah presiden terpilih Prabowo Subianto mengusung program pemberian susu gratis bagi siswa.

Volume impor susu sebagai komoditas pangan pun telah melonjak sepanjang tahun ini. Pada periode Januari-April 2024 beratnya sudah mencapai 102,38 juta kilogram atau naik 6,22% dari periode Januari-April 2023 sebanyak 96,38 juta kilogram. Nilainya sebesar US$ 285,69 juta dari sebelumnya US$ 345,77 juta.

Mayoritas susu yang diimpor Indonesia berasal dari Selandia Baru seberat 56,71 juta kilogram. Lalu, dari Amerika Serikat seberat 14,55 juta kilogram, Australia 14,85 juta kilogram, Belgia 4,49 juta kilogram, dan Jerman 1,39 juta kilogram. Sementara itu, dari negara-negara lainnya secara total sebesar 10,36 juta kilogram pada periode Januari-April 2024.

Pemerintah Inggris menjadi salah satu negara yang berkeinginan memasok susu ke Indonesia. Ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Departemen Bisnis dan Perdagangan pada April lalu.

Baca: Di Forum Dunia, Prabowo Jawab Asing soal Anggaran Makan Gratis & IKN

Dalam pertemuan itu, Greg mengharapkan perdagangan produk susu dan turunannya antara Inggris dan Indonesia bisa menggeliat dalam kerangka kerja sama Joint Economic and Trade Commission (JETCO). Menurutnya, perdagangan susu kedua negara masih terkendala karena pendaftaran produk susu di Indonesia membutuhkan waktu lama, selain penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

Merespons hal itu, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya. Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yakni susu gratis untuk siswa.

"Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya," dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (16/5/2024).

Baca: Nyaris 2 Jam, Sri Mulyani Laporkan Soal Kasus Bea Cukai ke Jokowi

Kemudahan pendaftaran produk susu demi mendukung program Prabowo memang nampaknya dibutuhkan, sebab melansir data BPS pada 2022, produksi susu segar di Indonesia hanya mencapai hanya mencapai 968.980 ton. Nilai tersebut hanya setara 20% dari kebutuhan nasional sebesar 4,4 juta ton. Sehingga sisanya atau 80% masih harus dipenuhi dengan impor.

Mempertimbangkan peningkatan populasi masyarakat Indonesia, kebutuhan per kapita produk susu akan terus melonjak. Berdasarkan Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dihimpun Statista rata-rata konsumsi susu tiap orang Indonesia paling tinggi terjadi pada 2011 lalu mencapai 4,61 kilogram (kg) per kapita.

OECD memproyeksikan konsumsi susu akan terus melonjak dalam satu dekade ke depan, potensinya bisa mencapai 5,01 kg per kapita pada 2031 mendatang.

Sebagai catatan, konsumsi per kapita adalah jumlah suatu komoditas tertentu yang digunakan per orang. Angka tersebut didapatkan dengan membagi total konsumsi dengan total populasi.

(haa/haa) Next Article Prabowo Mau Bagi Susu Gratis, Tapi RI Masih Impor Rp14 T