²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa memastikan kapan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan diterbitkan.

"Belum-belum," kata Jokowi di depan Istana kepresidenan Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).

Bahkan menurutnya ada opsi bisa saja presiden terpilih 2024 - 2029 yang melakukan penandatanganan Keppres ini. "Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," terang Jokowi.

Baca: Tambah Utang RI! Luhut Ungkap Prabowo Dapat Dana Segar Rp600 T

Saat ini status Jakarta masih masih jadi perbincangan, usai adanya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Terkait pemindahan status ibu kota secara resmi masih menunggu Keppres ini.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan bahwa status DKI di Jakarta tidak hilang, selama belum ada Keputusan Presiden (Keppres).

"Jadi ya masih (DKI Jakarta), selama Keppresnya belum terbit," ucap Baidowi kepada ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Minggu (10/3/2024).

Staf Khusus Presiden Dini Purwono juga menegaskan bahwa bahwa status Jakarta masih tetap menjadi Ibu Kota Indonesia sampai saat ini. Menurutnya, dari Undang-Undang IKN ada ketentuan peralihan yang membuat status Jakarta belum berubah. "Jadi ada ketentuan peralihan dalam Undang-Undang IKN, yaitu pasal 39," kata Dini.

Baca: Soal Konflik Gaza, Luhut: RI Harus Super Hati-Hati!

Menurutnya, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang IKN DKI Jakarta tetap menjadi sebagai Ibu Kota sampai ada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan presiden," terangnya.

(emy/mij) Next Article Bukan Jokowi, Orang Ini yang Pertama Tinggal di Pusat Pemerintahan IKN