Syarat Sukses Hilirisasi Sawit: Regulasi yang Berpihak
Jakarta, 博彩网站聽- Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung menyebut permasalahan yang ada di industri sawit adalah banyaknya pihak yang turut campur. Menurut dia, ada sebanyak 37 kementerian dan lembaga yang ikut terlibat di dalam sektor ini.
Untuk itu, kata dia, regulasi yang berpihak menjadi syarat sukses hilirisasi sawit. Salah satunya dengan pembentukan badan sawit.
"Jadi kita lihat permasalahan, ternyata ada 37 kementerian dan lembaga yang mencampuri sawit. untuk itu kita usul (pembentukan badan sawit)," kata dia dalam聽Special Dialogue Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Melalui Hilirisasi, Kamis (6/6/2024).
Di samping itu, dia juga memaparkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perlu melewati banyak peraturan, seperti dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,dan seterusnya.
Diketahui program PSR adalah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat. Program yang diluncurkan pada 2017 ini juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.
"Setiap tahun disiapkan Rp4,9 triliun untuk replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Berapa yang dipakai petani? Rp 16 miliar karena banyak peraturan," terang Gulat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI),聽Tungkot Sipayung mengatakan,聽hilirisasi sawit di Indonesia terhambat oleh minimnya koordinasi. Karena itu, dibutuhkan badan khusus sawit sehingga semua koordinasi dan kebijakan disatukan di dalam badan tersebut.
"Dalam badan khusus sawit itu diharmonisasikan semua. Sehingga, kebijakan dan penyaluran dana berjalan dengan baik. Kemudian Indonesia bisa menghasilkan minyak yang lebih besar untuk dunia. Dan kita akan menikmati hasil sawit ini," kata Tungkot.
Di sisi lain, Tungkot meminta agar kebijakan yang diterbitkan pemerintah mendukung sepenuhnya pengembangan dan hilirisasi sawit di Tanah Air.
"Pemerintah harus membuat regulasi yang bersahabat dengan rakyat. Soal legalita penting, tapi negara yang menyediakan. Ingat Pasal 33, tugas pemerintah memfasilitasi rakyatnya," sebutnya.聽
(bul/bul) Next Article Polemik Pabrik Sawit Tanpa Kebun Selesai, APKASINDO Bilang Gini!
