²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Komisi XI DPR RI mempersoalkan sejumlah mata anggaran yang ada dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan 2025 yang baru saja diajukan ke DPR, salah satunya yang bernama dukungan manajemen.

Mendengar kritikan itu, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasinya dan membuka kemungkinan untuk mengganti nama anggaran tersebut.

Mulanya sejumlah anggota DPR menyoroti besarnya mata anggaran yang bernama dukungan manajemen dalam RKA yang diajukan Kemenkeu untuk 2025. Sri Mulyani lantas menjawab bahwa dukungan manajemen itu justru menjadi mata anggaran yang amat penting.

Dia beralasan dukungan manajemen itu berfungsi untuk memeratakan anggaran yang diberikan kepada kantor-kantor Kemenkeu termasuk di daerah terpencil.

"Sehingga jangan sampai ada daerah yang dianggap sebagai buangan atau daerah parkiran, karena semua tugas di Kemenkeu itu penting," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai RKA dan RKP Kemenkeu tahun 2025, Senin, (10/6/2024).

Baca: Sri Mulyani Ajukan Anggaran 2025 Sebesar Rp53,1 T

Sri Mulyani mengatakan besarnya dukungan dari Kemenkeu untuk pegawainya membuat pengembangan sumber daya manusia dengan pengembangan teknologi informasi bisa dilakukan secara bersama-sama. Dia mengatakan mata anggaran untuk kebutuhan tersebut diberi nama dukungan manajemen.

"Ini yang menyebabkan ada persepsi kok tebal banget. Padahal ini adalah the whole core dari dukungan manajemen tadi," katanya.

Namun, Sri Mulyani mengatakan tetap akan mendengarkan masukan dari DPR. Dia mengatakan membuka kemungkinan untuk mengganti nama mata anggaran tersebut. Sambil bercanda, dia mengatakan perlu bubur merah putih untuk mengganti nama mata anggaran tersebut.

Baca: Sri Mulyani Terbitkan 2 Seri Surat Berharga Ritel, Segini Cuannya!

"Kami akan cari bubur merah putih untuk ganti nama, supaya lebih cocok dan sesuai... selametan atau apa gitu," kata dia.

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P mengatakan DPR punya alasan kuat mempersoalkan nama anggaran tersebut. Dia mengatakan banyak Kementerian seringkali memberi nama anggaran dengan nama dukungan manajemen. Menurut dia, nama tersebut tidak jelas, padahal anggaran yang dialokasikan sangat besar.

"Maksud saya yang buat nomenklatur ini siapa, kenapa harus ikutin nomenklatur itu, kalau kita bedah ini untuk birokrasi semua, sementara untuk program yang diterima langsung oleh masyarakat justru kecil," ujarnya.

(haa/haa) Next Article Video: Menteri Keuangan Ungkap Strategi Hadapi Pelemahan Ekonomi Dunia