²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID Food Sis Apik Wijayanto beserta jajarannya, untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI hari ini, Selasa (11/6/2024).

Adapun agenda Raker hari ini untuk membahas terkait evaluasi anggaran Tahun 2024, kegiatan RKA dan RKP Kementerian/Lembaga Tahun 2025, serta untuk membahas isu-isu aktual lainnya.

Baca: Pemerintah Naikkan Harga Gabah-Beras, Petani Beri Respons Tak Terduga

Saat membuka Raker hari ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyinggung sejumlah isu aktual, diantaranya terkait strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap harga ikan yang terus menurun di beberapa daerah saat ini. Selain itu, Sudin juga menyinggung soal nelayan Natuna yang ditangkap oleh penjaga pantai Malaysia di perairan Indonesia dan disidangkan di pengadilan Malaysia.

"(Kemudian) bisakah Tahun 2025 KKP memberikan diversifikasi komoditas bioflok tidak hanya lele dan nila saja, sesuai dengan kearifan wilayah masing-masing? Bisakah Tahun 2025 membudidayakan secara massal kerang coklat sebagai pakan untuk lobster, yang menjadi alternatif dari ikan rucah, karena kita tahu ikan rucah ini semakin sulit, maka alternatifnya adalah membudidayakan kerang coklat untuk budidaya lobster di dalam negeri, supaya nanti lobsternya ada pakan yang cukup," kata Sudin saat membuka Raker.

Lebih lanjut, Sudin turut berharap agar MenKP Trenggono mencoba untuk melobi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, untuk meminta penambahan anggaran di Tahun 2025.

"Saya prihatin kalau mendengar tukin sudah 10 tahun tidak ada kenaikan, takutnya nanti kinerjanya malah turun," ucapnya.

Menanggapi hal itu, MenKP Trenggono menyampaikan bahwa KKP mendapatkan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp6,23 triliun, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,39 triliun, PNBP sebesar Rp251 miliar, BLU sebesar Rp92 miliar, dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar.

Namun, untuk dapat mengelola sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi biru, Trenggono pun mengusulkan tambahan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun.

"Diharapkan (usulan penambahan anggaran tersebut) dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran Tahun 2025. Sehingga usulan pagu indikatif KKP Tahun 2025 menjadi Rp10,7 triliun," kata Trenggono

Foto: Raker Komisi IV bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024). (²©²ÊÍøÕ¾/Martyasari Rizky) Raker Komisi IV bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024). (²©²ÊÍøÕ¾/Martyasari Rizky)

DPR RI Setuju Pagu Anggaran KKP Tahun 2025 Ditambah

Usulan penambahan anggaran yang disampaikan MenKP Trenggono pun mendapat respons baik dari Anggota Komisi IV DPR RI, di mana anggota senada menyampaikan bahwa pihaknya setuju agar pagu anggaran KKP Tahun 2025 ditambah.

Pertama, ada Hanan A. Rozak dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menyampaikan dukungannya atas usulan penambahan anggaran yang disampaikan Trenggono. Menurutnya, penambahan anggaran KKP di Tahun 2025 diperlukan, lantaran jika anggaran tidak memadai maka dikhawatirkan program yang dirancang KKP untuk Tahun 2025 tidak bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

"Kami sangat mendukung usulan dari pak Menteri terkait tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk tahun 2025. Karena kami melihat tanpa anggaran yang cukup dan memadai tidak mungkin apa yang sudah diprogramkan KKP saat ini bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan," ucap Hanan.

Kemudian, ada Suhardi Duka dari fraksi Partai Demokrat menilai negara tidak cukup peduli dengan nelayan nasional. Sebab, dengan laut Indonesia yang begitu luas, namun anggaran yang diberikan kepada KKP sangat sedikit. Untuk itu, ia mengusulkan agar MenKP meminta penambahan anggaran sebesar Rp12 triliun.

"Tahun 2025 dikasih pagu anggaran Rp6,2 triliun, saya menilai negara ini tidak peduli dengan nelayan kita, laut kita begitu luas. Bayangkan disuruh jaga laut kita ini tidak cukup dengan uang Rp6,2 triliun ini. Apalagi kalau kita ingin meningkatkan produksi, menjaga konservasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, senada dengan teman-teman, kita komisi IV punya hak untuk mengusulkan tambahan pagu anggaran ini, jangan hanya Rp6,2 triliun kalau bisa dikali dua menjadi Rp12 triliun," kata Suhardi Duka.

Senada dengan Hanan dan Suhardi Duka, Saadiah Uluputty dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan dukungan penuhnya terhadap penambahan anggaran yang diminta MenKP untuk Tahun 2025.

Baca: Siap-siap Petaka Baru Intai RI! Produksi Beras Kurang, Harga OTW Naik

"Ini usulan anggaran yang disampaikan tidak disetujui oleh Bappenas dan Menkeu. Ini satu paradigma salah terkait pembangunan perikanan, di mana blue economy yang selalu didengung-dengungkan gitu loh. Coba kita buka, pada anggaran Kementerian PUPR saja ada Rp146,98 triliun, Kementerian Pertahanan Rp135,4 triliun, Polri Rp 114 triliun. Padahal potensi sumber daya alam kita yang ada di laut ini mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit," ucap Saadiah.

"Tadi diusulkan Rp10 triliun, kenapa nggak Rp50 triliun saja pak? Ini belum setengahnya dari pertahanan dan Polri. Saya kritis keras Bappenas dan Menko Perekonomian, kita undang kalau perlu, kita sampaikan di mana paradigma mereka terkait pembangunan sektor perikanan, kalau kita ingin digdaya dari laut," sambungnya.

(wur) Next Article Wujudkan Industri KP Maju, Menteri Trenggono Jamin Kemudahan Investasi