²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons peringatan BMKG terkait potensi kondisi cuaca dan iklim yang akan menghampiri Indonesia. Di sisi lain, dia mengatakan, semua negara terdampak gelombang panas dan kekeringan panjang. Karena itu, semua negara mengalami penurunan produksi beras.

RI sendiri diperkirakan mengalami kekeringan yang berlangsung panjang dari Juli hingga Oktober mendatang. Jokowi menggiatkan pompanisasi di seluruh daerah. 

Saat meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/7/2024), Jokowi mengatakan pompanisasi merupakan respons terhadap potensi kekeringan.

"Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu akan ada gelombang panas, kekeringan, yang itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi," kata Jokowi dalam keterangan resmi.

Jokowi menjelaskan, pompanisasi di seluruh tanah air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit.

"Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen.

"Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga," ucap Jokowi.

Foto: Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/7/2024). (Dok. Biropers Sekretariat Presiden) Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/7/2024). (Dok. Biropers Sekretariat Presiden)

Untuk wilayah Kotawaringin Timur sendiri, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare (ha)  potensi sawah tadah hujan yang ada. Ia menambahkan bahwa Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi.

Jokowi juga menyampaika, Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Menurutnya, jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN.

"Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi," tuturnya.

Peringatan BMKG

Sementara itu, Dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian II Juni 2024 yang dirilis 22 Juni2024, BMKG mengungkapkan, sebanyak 44% atau 309 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau 2024. Sementara 40% atau 277 ZOM mengalami musim hujan, sedangkan 16% atau 113 ZOM lainnya mengalami tipe 1 musim.

"ZOM yang diprediksi akan masuk musim kemarau pada periode Juni III - Juli II 2024 adalah sebagian besar Pulau Sumatra, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara dan sebagian Maluku dan Papua," sebut BMKG.

Berdasarkan pemutakhiran tanggal 20 Juni 2024 yang berlaku untuk Dasarian III Juni 2024, BMKG pun mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis.

Klasifikasi peringatan dini yang diberlakukan adalah:

- Waspada
untuk beberapa kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat

- Siaga
untuk beberapa kabupaten di provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT.

- Awas
tidak ada.