²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia perlu peran aktif dari berbagai pihak. Baik pemerintah maupun pihak swasta perlu bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segmen ini yang jumlahnya cukup mencengangkan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, jumlah orang miskin atau prasejahtera di Indonesia masih sebanyak 25,9 juta. Jumlah tersebut nyaris sebesar 10% dari populasi masyarakat Indonesia. Bila dilihat secara umum, maka 1 orang dari setiap 10 orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan.

Lalu bagaimana peran Perempuan di kelompok masyarakat ini?

Banyak hasil penelitian menyebut bahwa peran perempuan dalam keluarga sangat krusial bila dilihat dari sisi ekonomi. Untuk itu, pemberdayaan kaum Perempuan, khususnya bagi masyarakat miskin atau prasejahtera, menjadi sangat penting.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebut peran penting pemberdayaan perekonomian perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara, apabila mereka diberdayakan. Dampak positifnya tidak hanya akan dirasakan oleh diri perempuan secara individu, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga negara," tukas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin medio Maret lalu.

Baca: Smelter Freeport Tuntas, Airlangga: Gak Ada yang Bisa Seperti Ini

Dia menambahkan, di Indonesia, rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,8%. Di mana pemerintah Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam dekade terakhir. Namun demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2021 menempatkan Indonesia di posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN.

"Berdasarkan tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengambil tindakan afirmatif untuk meningkatkan perekonomian perempuan. Salah satunya melalui 5 Arahan Presiden, termasuk poin peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender," tutur Lenny.

Salah satu sasaran pemberdayaan perempuan tersebut adalah untuk kelompok masyarakat prasejahtera. Hal ini juga didukung Kementerian Sosial lewat program bantuan tunai bersyarat sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan perempuan, yaitu Program Keluarga Harapan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyusun berbagai regulasi untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan, yaitu Strategi Nasional Inklusi Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Terkait strategi itu, menarik melihat apa yang dilakukan industri jasa keuangan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Salah satu Lembaga jasa keuangan, PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) atau J Trust Bank mencoba menunjukkan komitmennya dalam aspek sosial penerapan ESG.

Dalam hal pemberdayaan perempuan prasejahtera, J Trust Bank memiliki beberapa produk dan layanan yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian keluarga. Khusus untuk pembiayaan kelompok ultra-mikro J Trust Bank menggunakan skema via indirect-channel. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain Pinjaman Umum, Pinjaman Alat Rumah Tangga, Pinjaman Pendidikan, Pinjaman Pengadaan Fasilitas Air dan Sanitasi Rumah Tangga. Tidak ketinggalan ada juga pembiayaan terkait keekonomian, yakni Pinjaman Mikro Bisnis/Modal Kerja, dan Pinjaman Perbaikan Tempat Usaha.

Baca: Sah! Pabrik Tembaga Raksasa Rp58 Triliun di RI Resmi Beroperasi

Adapun skema pembiayaan dilakukan J Trust Bank dengan memberikan pembiayaan kepada mitra BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dengan sistem grameen bank, pinjaman yang diberikan kepada pengguna akhir yang menjadi anggota, yaitu perempuan dari keluarga prasejahtera.

Sementara total pembiayaan yang telah disalurkan J Trust Bank kepada masyarakat prasejahtera atau termasuk ke segmen ultra-mikro mencapai, Rp 535 miliar pada 2022, dan Rp 600 miliar pada 2023.

"Kami berkomitmen untuk dapat menjalankan praktik bisnis yang inklusif. Produk dan layanan kami harus dapat dinikmati di semua kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan prasejahtera. Hal ini selaras dengan upaya kami menjadi bagian dari capaian Sustainable Development Goals di Indonesia, sesuai prinsip SDGs yaitu No One Left Behind" tutur Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai.

(dpu/dpu) Next Article Peduli Kelompok Rentan, Srikandi PLN Dukung Pemberdayaan Perempuan