²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintahan Indonesia optimistis, tingkat kemiskinan Indonesia bisa menyentuh level 3% dari total penduduk pada 2045.

Meski begitu, pekerjaan rumah untuk sampai ke level itu masih besar, sebab 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat, jumlah penurunan kemiskinan masih minim dan jauh di bawah target tahunan.

Dalam 10 tahun terakhir, rata penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia hanya sebesar 300 ribu per tahun. Padahal targetnya ialah 1 juta orang per tahun.

Pilihan Redaksi Tok! Banggar Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 5,6% pada 2025 Lengkap! Begini Target-Target Prioritas Pembangunan Prabowo 2025 Belum Genap 2 Tahun, Kebijakan Heru Budi Hartono Dirasakan Warganya 10 Tahun Jokowi, Target Angka Kemiskinan 7,5% Sulit Tercapai Megawati Bicara Kemiskinan di RI: Ibu Risma Ketemu Saya Nangis Melulu

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2024 tingkat kemiskinan pun masih sebesar 9,03% dari total penduduk. Jumlahnya setara 25,22 juta orang. Data teranyar penduduk miskin itu hanya turun 680 ribu orang dibanding Maret 2023.

"Pencapaian sekarang kita baru menurunkan sekitar 680 ribu dan itu kurang dari 1 juta. Sementara dari sisi perencanaan kita menargetkan lebih dari 1 juta," kata Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, dalam program Squawk Box ²©²ÊÍøÕ¾, Jumat (5/7/2024).

Hingga akhir 2024, berdasarkan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 tingkat kemiskinan di Indonesia sebetulnya harus di level 6,5%-7,5%. Besarnya gap antara realisasi tingkat kemiskinan dengan target ini lah yang menjadi beban berat penurunan tingkat kemiskinan ke depan.

"Sehingga tahun 2024 ini kita bisa mencapai setidaknya sekitar 7,5% agak berat memang. Cuma kalau bisa gapnya diperkecil saya kira sudah cukup baik dan kita bisa kejar di target berikutnya," tegas Maliki.

Meski begitu, pemerintah meyakini target kemiskinan 3% bisa tercapai pada 2045 mendatang. Didukung oleh kemampuan menahan inflasi di bawah 3% secara tahunan, hingga masih gencarnya program perlindungan sosial yang dikerahkan melalui belanja pemerintah dalam APBN.

"Ini setidaknya kemiskinan bisa turun 3% pada 2045. Sementara kita mau menuju Visi 2045 dan kita ingin bahwa kemiskinan turun terus dan mencapai setidaknya di bawah 1%," ujar Maliki.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai strategi ke depan untuk memperkecil tingkat kemiskinan hingga 3% sesuai Visi Indonesia Emas atau Indonesia Maju pada 2045 mendatang.

Maliki menyebutkan, strategi pertama ialah mensinergikan program pengentasan kemiskinan antar Kementerian/Lembaga. Mulai dari memastikan setiap keluarga miskin mendapatkan bantuan sosial atau bansos, anak miskin bisa sekolah, hingga mampu terserap ke dunia kerja.

"Yang kita harap bagaimana kita mengarahkan investasi menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Karena sebenarnya tidak ada yg lebih efektif dalam turunkan kemiskinan kecuali menciptakan lapangan pekerjaan yang baik," ungkapnya.

Kedua, memastikan integrasi semua program pengentasan kemiskinan itu mampu dirasakan setiap satu keluarga miskin secara holistik. Mulai dari orang tua atau lansia di tiap keluarga miskin, kepala keluarganya, maupun anak-anak dari orang miskin itu sendiri.

"Jadi pendekatan holistik artinya kita beri bansos ke orang tuanya untuk kurangi beban pengeluaran dia. Anaknya tentu harus bisa sekolah, bisa dapat makanan bergizi, kemudian harus bisa ke Rumah Sakit untuk cek kesehatannya. Dalam hal ini berarti tidak hanya Kemensos tapi Kemendikbud dan Kemenkes yang bisa intervensi," tutur Maliki.

Bila anak miskin sudah bisa sekolah hingga selesai pendidikan SMA atau kuliah, maka strategi ketiga ialah memastikan mereka terserap ke dunia kerja. Maka peran Kemnaker dibutuhkan saat itu dengan menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan skillnya atau meningkatkan skillnya sesuai kebutuhan industri melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Adapun untuk lansia, ia mengatakan, saat ini Bappenas, K/L terkait dan non-government organization atau NGO tengah meramu kebijakan yang menyasar mereka, sehingga pada masa tua masyarakat miskin masih bisa berdaya dan memiliki penghasilan untuk memenuhi pengeluarannya di atas ambang garis kemiskinan.

Berdasarkan definisi BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan per Maret 2024 sebesar Rp 582,93 ribu, naik 5,9% dibanding garis kemiskinan per Maret 2023 sebesar Rp 550,45 ribu.

"Harus ada pemeriksaan kesehatan atau ada program rutin supaya mereka tetap sehat. Bapaknya harus diberdayakan, kalau ini terus dikeroyok 1-2 tahun mereka bisa keluar dari kemiskinan," ungkap Maliki.

(arm/mij) Next Article Video: Kesenjangan Warga Kota Lebih Tinggi, Bappenas Ungkap Sebabnya!