
Prabowo Habiskan Rp34,7 T Beli Alutsista di Awal Tahun

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Belanja untuk pengadaan, peningkatan, hingga pemeliharaan dan perawatan (harwat) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) selama enam bulan pertama tahun anggaran 2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memakan anggaran Rp 34,7 triliun.
Total biaya pengadaan dan pemeliharaan itu terdiri dari kucuran anggaran melalui belanja barang dan belanja modal melalui Kementerian Pertahanan. Masing-masing senilai Rp 20,2 triliun dalam bentuk Pengelolaan BMN Matra Darat, Laut, Udara, Integratif pengadaan, harwat, peningkatan alutsista dan non alutsista, serta pelayanan kesehatan.
Lalu, yang dalam bentuk belanja modal senilai Rp 14,5 triliun melalui Kemenhan, utamanya untuk pengadaan sarana dan prasarana atau sarpras pertahanan dan keamanan (hankam), serta alutsista TNI.
"Ini untuk pengadaan alutsista," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, dikutip Selasa (9/7/2024).
Di luar itu, belanja barang pada enam bulan pertama tahun anggaran 2024 masa pemerintahan Presiden Jokowi itu secara total senilai Rp 175,3 triliun, naik 18,9% dibanding periode yang sama pada 2023 sebesar Rp 147,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan realisasi belanja barang itu sendiri terutama disebabkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024, serta pembayaran bantuan operasional sekolah.
Belanja barang yang melalui Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mencapai Rp 20,9 triliun. Antara lain untuk pembayaran honorarium dan pengawas badan Adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, serta pengadaan barang, jasa, atau logistik.
"Pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 menyebabkan belanja yang sifatnya front loading," tutur Sri Mulyani.
Belanja barang untuk KPU itu menjadi yang tertinggi pada enam bulan pertama tahun anggaran 2024. Setelahnya ialah belanja barang melalui Kemenhan yang senilai Rp 20,2 triliun tadi untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Matra Darat, Laut, Udara, Integratif pengadaan, harwat, peningkatan alutsista dan non alutsista, serta pelayanan kesehatan.
Belanja barang urutan ketiga ialah untuk Polri senilai Rp 15,2 triliun. Di antaranya untuk dukungan logistik atau sarpras, operasi kepolisian, pengembangan perbekalan umum, dan pelayanan keamanan bidang lalu lintas (Lantas).
Adapula belanja barang melalui Kementerian Agama senilai Rp 10,3 triliun untuk Pembayaran BOS, dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan keagamaan.
Sedangkan yang melalui Kementerian PUPR senilai Rp 13,8 triliun untuk preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemeliharaan Sarpras SDA, penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung.
Khusus untuk belanja modal, anggaran yang telah terserap sebesar Rp 81,4 triliun, naik 31,3% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 62 triliun. Utamanya disebabkan peningkatan belanja infrastruktur PUPR dan Kementerian Perhubungan serta sarpras hankam di Kemenhan.
Belanja modal yang melalui Kementerian PUPR memang menjadi yang terbesar pada paruh pertama tahun ini, senilai Rp 28,4 triliun. Antara lain untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, dan Rusun ASN/TNI/Polri.
Urutan kedua baru Kemenhan Rp 14,5 triliun yang utamanya untuk pengadaan sarpras hankam dan alutsista TNI. Lalu, melalui Polri Rp 13,5 triliun untuk pengadaan sarpras hankam dan almatsus (alat material khusus) Polri.
belanja modal melalui Kemenhub senilai Rp 6,3 triliun yang antara lain untuk pembangunan atau pengembangan fasilitas pelabuhan, bandara, serta sarpras perkeretaapian. Terakhir ialah melalui Badan Intelijen Negara atau BIN sebesar Rp 5 ,triliun dalam bentuk pengadaan peralatan intelijen.
(arm/mij) Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang