²©²ÊÍøÕ¾

Internasional

Negara Muslim Makin Kacau karena PNS, Mahasiswa Bakar Gedung-39 Tewas

sef, ²©²ÊÍøÕ¾
19 July 2024 15:05
Bentrokan antara pendukung anti-kuota, polisi dan pendukung Liga Awami di Rampura, Bangladesh, Kamis (18/7/2024). 
 (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
Foto: Kerusuhan besar-besaran terjadi di Bangladesh karena kuota pegawai negeri (PNS) yang diberikan pemerintah ke kelompok tertentu (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Bangladesh kini makin membara. Mahasiswa yang marah karena kuota pegawai negeri (PNS) membakar stasiun penyiaran pemerintah pada Kamis waktu setempat.

Sebanyak 39 orang bahkan dilaporkan tewas. Pihak berwenang kini memutus total internet di negeri mayoritas Muslim itu.

Kejadian berawal dari demonstrasi yang masih pecah di negeri itu. Aparat kepolisian yang makin agresif menembakkan peluru karet ke pendemo.

Mahasiswa yang marah kemudian melawan dan mengejar petugas yang mundur hingga ke markas besar Bangladesh Television (BTV) di ibu kota Dhaka. Para pengunjuk rasa kemudian membakar gedung penerimaan penyiaran dan puluhan kendaraan yang diparkir di luarnya.

Seorang eksekutif stasiun kemudian mengatakan kepada AFP bahwa staf telah mengevakuasi gedung dengan aman. BTV sendiri sebelumnya digunakan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina berpidato meminta massa tenang.

"Permintaan pertama kami adalah perdana menteri harus meminta maaf kepada kami," kata pengunjuk rasa Bidisha Rimjhim, 18 tahun, dikutip AFP Jumat (19/7/2024).

"Keadilan harus ditegakkan bagi saudara-saudara kita yang terbunuh," tambahnya.

Setelah pembakaran, mengutip data NetBlocks, Bangladesh mengalami pemadaman internet hampir total. Dikatakan bahwa pemadaman menjadi salah satu upaya untuk membatasi media sosial dan membatasi layanan data seluler, komunikasi utama bagi penyelenggara demo.

Perlu diketahui, aksi unjuk rasa hampir dilakukan setiap hari pada bulan ini menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan lebih dari separuh jabatan pegawai negeri untuk kelompok tertentu. Mereka yang diberi jatag termasuk anak-anak veteran perang, pembebasan negara itu melawan Pakistan pada tahun 1971.

Para kritikus mengatakan skema ini menguntungkan anak-anak dari kelompok pro-pemerintah yang mendukung Hasina. Pria 76 tahun itu telag memerintah negara itu sejak 2009 dan memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada bulan Januari setelah pemungutan suara tanpa adanya oposisi yang tulus.

Pemerintahan Hasina sendiri telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia menyalahgunakan lembaga-lembaga negara untuk memperkuat kekuasaannya dan membasmi perbedaan pendapat termasuk pembunuhan di luar proses hukum terhadap aktivis oposisi.

Pemerintahannya minggu ini memerintahkan sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk tutup tanpa batas waktu karena polisi meningkatkan upaya untuk mengendalikan situasi hukum dan ketertiban yang memburuk.

Pakar Bangladesh di Universitas Oslo Mubashar Hasan, mengatakan protes tersebut telah berkembang menjadi ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan otokratis Hasina.

"Mereka memprotes sifat represif negara.. Mahasiswa sebenarnya menyebut dia diktator," ujarnya.


(sef/sef) Next Article Kuota PNS Bikin Kacau 1 Negara, Bangladesh Chaos-400 Luka

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular