²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Sepanjang pekan kemarin program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji kampanye presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyedot perhatian. Gara-garanya adalah pernyataan yang menyebut anggaran makan bergizi ini akan dipangkas dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sampai membuat konferensi pers dadakan untuk membantah isu tersebut pada Jumat malam, (19/7/2024). Berikut ini merupakan sejumlah fakta mengenai program makan bergizi gratis terbaru.

Baca: Bandingkan Kondisi RI & Bangladesh: Ternyata Ada Kemiripan!

Bukan Rp15.000 dan juga Bukan Rp 7.500

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah isu yang berkembang seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama yang berkaitan dengan jatah per anak dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500.

"Isu ini jauh dari kebenaran tentang MBG dipatok Rp7500," ungkap Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi.

Hasan menjelaskan, hingga saat ini yang baru diputuskan adalah total anggaran sebesar Rp71 triliun. Anggaran tersebut menjadi patokan untuk melaksanakan program unggulan Prabowo-Gibran.

Dari Mana Asumsi Rp 15.000/porsi?

Hasan juga menjabarkan mengenai angka Rp 15.000/porsi dalam Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan angka tersebut sebenarnya juga belum diputuskan secara resmi. Dia bilang angka tersebut merujuk pada US$ 1/porsi yang kerap menjadi rujukan dunia mengenai kecukupan gizi pada satu kali sarapan.

"Jadi standar dunia soal angka itu nilainya US$ 1, jadi ini semacam konsensus dunia," kata dia.

Dia mengatakan angka Rp 15.000/porsi kemudian dijadikan rujukan awal bagi tim untuk pelaksanaan program ini. Akan tetapi, sebenarnya anggaran untuk Makan Bergizi Gratis akan sangat bergantung dari ketersediaan pangan dan harga pangan yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia.

Baca: Prabowo Taruhan Ekonomi RI 8%, Jokowi 10 Tahun 7% Aja Gak Nyampe!

2 Titah Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan 2 syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Syarat ini tak boleh dilanggar ketika program unggulannya itu dilaksanakan kelak.

Hasan Nasbi mengatakan syarat pertama itu adalah makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Syarat kedua adalah jumlah penerima manfaat harus bisa sebanyak mungkin dengan anggaran yang tersedia pada 2025, yakni Rp 71 triliun.

"Terkait ketersediaan anggaran tahun 2025 Rp 71 triliun pesan Pak Prabowo ada dua, pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi, ini syarat pertama jadi syarat gizinya harus terpenuhi" kata Hasan.

"Dan kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya karena anggarannya Rp 71 triliun jadi harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya," kata dia melanjutkan.

Hasan mengatakan dua syarat itu juga menjadi sandaran bagi tim sinkronisasi dalam melaksanakan uji coba dan pilot project program ini. Dia mengatakan saat ini tim sinkronisasi tengah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah.

Baca: Program Makan Gratis Prabowo Ternyata Sudah Berjalan, Ini Bocorannya

Pilot Project

Tim sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah mulai menjalankan program makan bergizi gratis. Namun, program ini dilaksanakan sebagai uji coba dan pilot project sebelum proyek sebenarnya dilaksanakan setelah pasangan ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Hasan Nasbi mengatakan uji coba itu dilaksanakan oleh tim pakar. Dia mengatakan uji coba ini sekaligus sebagai riset untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan ketika program benar-benar dilaksanakan kelak.

"Saat ini tim pakar sedang lakukan uji coba sekaligus pilot project dan riset berbasis bukti, dari sana kita akan tahu apa yang harus dilakukan dan diantisipasi," kata Hasan.

Hasan mengatakan dalam beberapa bulan ke depan, uji coba ini akan dilaksanakan dalam skala nasional. Sasaran uji coba ini adalah siswa tingkat SD, SMP, SMA dan ibu hamil.

Baca: Rekam Jejak Thomas Djiwandono, dari Wartawan Magang hingga Wamenkeu

Tak Pakai APBN

Hasan juga memastikan uji coba ini tidak akan menggunakan anggaran negara. Namun tim belum membeberkan sumber anggaran uji coba sekaligus riset makan bergizi gratis ini.

"Riset ini belum bisa gunakan instrumen pemerintah dan belum ada anggarannya di pemerintah," kata dia.

Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis baru akan menggunakan APBN ketika resmi dilaksanakan nantinya. Anggaran yang tersedia pada 2025 adalah Rp 71 triliun.

(rsa/mij) Next Article Bank Dunia Kritik Program Makan Gratis, Ini Jawab Menko Airlangga!