²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Komoditas nikel dan timah bagi pemerintah memiliki peran yang strategis dalam menempatkan Indonesia sebagai negara vital yang mempengaruhi perekonomian dunia.

Pengawasan tata kelola pertambangan, pengolahan, hingga perdagangan untuk komoditas itu pun kini diperkuat melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).

Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peluncuran perluasan ekosistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah, dari yang sebelumnya untuk komoditas batu bara sejak 2022 silam.

"Kita tahu bahwa barang-barang minerba di Indonesia sekarang punya posisi luar biasa vital dalam konstelasi geopolitik dunia. Transformasi energi, transformasi electric vehicle, baterai, ini menempatkan posisi Indonesia luar biasa strategis," kata Sri Mulyani dalam acara itu yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Pilihan Redaksi Thomas Djiwandono Bakal Jadi Penyambung Sri Mulyani & Prabowo Warga RI Kompak Pindah ke Rokok Murah, Bea Cukai Lakukan Ini Luhut-Sri Mulyani Cs Luncurkan Sistem Canggih, Cegah Nikel-Timah Bocor Cegah Nikel-Timah RI Bocor, Sri Mulyani: Pak Luhut Paling Berapi-api

Kementerian Keuangan mencatat Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dunia, dengan cadangannya mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah kedua terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23% dari total cadangan dunia.

Volume produksi nikel Indonesia pada 2023 pun ia katakan telah mencapai 1,8 juta metrik ton dan menempati peringkat pertama dunia dengan kontribusi 50% dari total produksi nikel global. Sementara itu, timah volume produksinya sebesar 78 ribu ton dengan posisi menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22% dari produksi timah global.

Oleh sebab itu, melalui Simbara ini ia harapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu, mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

"Kesempatan bersejarah ini diharapkan (minerba) memberi dampak maksimal seperti amanat UUD yaitu memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat. Manfaatnya (Simbara) tadi mencegah ilegal mining, tambahan PNBP, bahkan memaksa perusahaan bayar piutang mereka," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, pada 2022 realisasi penerimaan negara dari Simbara mencapai Rp 183,5 triliun. Pada 2023 saat harga komoditas turun, penerimaan negara dari Simbara sedikit turun menjadi sebesar Rp 172,9 triliun.

"Ini saat harga komoditas mulai turun dan ini 18% di atas target APBN, jadi ini sesuatu yang sangat bagus. Terima kasih atas sinerginya yang menghasilkan upaya menjaga penerimaan negara yang sangat-sangat kunci," tuturnya.

Melalui sistem Simbara, pemerintah telah mampu mencegah modus ilegal mining sebesar Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling terhadap pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automotaic blocking system Simbara Rp 1,1 triliun.

(arj/mij) Next Article Cegal Korupsi, Luhut Bakal Terapkan Simbara ke Timah & Nikel