²©²ÊÍøÕ¾

Bahlil Janji Berikan Tambang Paling Bagus Buat Muhammadiyah

Rosseno Aji Nugroho, ²©²ÊÍøÕ¾
29 July 2024 19:15
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat konferensi pers dengan topik “Redistribusi IUP kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkeadilan” di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024). (²©²ÊÍøÕ¾/Faisal Rahman)
Foto: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat konferensi pers dengan topik “Redistribusi IUP kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkeadilan” di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024). (²©²ÊÍøÕ¾/Faisal Rahman)

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia enggan menjelaskan mengenai lokasi tambang untuk Muhammadiyah. Namun, dia berjanji akan memberikan lokasi bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang terbaik.

"Terkait Muhammadiyah, kita akan berikan eks PKP2B yang paling bagus," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin, (29/7/2024).

Bahlil mengatakan lokasi tambang untuk Muhammadiyah akan berbeda dari yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU). Sebagaimana diketahui, NU mendapatkan lokasi tambang yang merupakan bekas PKP2B Kaltim Prima Coal (KPC).

"(Untuk Muhammadiyah) di luar daripada KPC," kata dia.

Namun, Bahlil belum mau menjabarkan lokasi pasti tambang untuk organisasi Islam itu. Dia mengatakan akan mengabarkan lebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya laporkan presiden dulu," kata dia.

Senada, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan akan mencarikan lokasi tambang yang terbaik buat Muhammadiyah. Dia mengatakan lokasi yang terbaik itu diukur berdasarkan kandungan yang terdapat dalam tambang tersebut.

Yuliot mengatakan kementeriannya sudah mempunyai beberapa opsi lokasi. Namun, lokasi itu akan didiskusikan lebih dahulu dengan Badan Geologi Kementerian ESDM.

"Nanti akan kami sampaikan, jadi ada beberapa alternatif lokasi. Dari alternatif lokasi ini, mana yang mereka nantinya usulkan," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintahan Presiden Jokowi. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Sebelum Muhammadiyah, ormas Nahdlatul Ulama (NU) sudah lebih dulu menyatakan menerima tawaran ini.


(haa/haa) Next Article Bahlil Bongkar Alasan RI Mau Kuasai 61% Saham Freeport, Ternyata Ini

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular