²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Kebijakan belanja pemerintah pusat pada 2025 akan fokus pada tujuh bidang. Salah satunya ialah belanja terkait makan bergizi bagi masyarakat yang masuk ke dalam pos belanja bidang kesehatan.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan dalam agenda Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025.

"Bidang kesehatan tentunya kita akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat," kata Rofyanto dalam acara yang digelar secara daring itu, Selasa (30/7/2024).

Baca: Utang RI Rp8.444 T di Semester I-2024, Rasionya Nyaris 40% dari PDB

Terkait hal ini, Rufyanto tidak menjelaskan secara spesifik apakah bidang kesehatan itu akan mencakup program makan bergizi gratis yang menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 2025. Namun, sebagaimana diketahui anggaran untuk program MBG itu telah disiapkan untuk 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Selain belanja di bidang kesehatan, Rofyanto mengatakan, fokus belanja pemerintah pusat pada 2025 itu juga akan dilakukan untuk bidang pendidikan, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk merespons berbagai tantangan pembangunan, melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Sementara itu, aspek belanja di bidang perlindungan sosial akan pemerintah arahkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Sedangkan belanja bidang infrastruktur untuk melanjutkan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan.

Adapula belanja di bidang ketahanan pangan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan. Belanja di bidang perluasan hilirisasi industri juga telah didesain untuk penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja, seiring dengan disiapkannya belanja di bidang penguatan investasi.

"Jadi hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah kemudian juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di Indonesia. Dan tentunya di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif," tutur Rofyanto.

Baca: Jangan Heran, Ternyata ini Alasan Israel Begitu Kaya Raya

Ia memastikan, belanja prioritas pemerintah pusat yang terbagi ke dalam tujuh bidang itu juga akan diiringi dengan empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari fokus belanja untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisiensi belanja non prioritas, belanja modal untuk transformasi ekonomi, hingga reformasi subsidi dan penguatan perlindungan sosial.

"Belanja birokrasi akan diefisienkan, belanja modal akan didorong untuk transformasi ekonomi, dan tentunya enggak kalah penting kita akan melakukan reformasi subsidi agar semakin targeted dan tepat sasaran," tegasnya.

(arj/mij) Next Article Merauke Gelar Uji Coba Makan Siang Gratis, Konsepnya Unik!