²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya di Kementerian Keuangan getol menyuarakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus sehat.

Defisit APBN, seperti ditekankan Sri Mulyani, tidak boleh melampaui batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat merebaknya Covid-19, defisit APBN memang sempat jebol ke level 6,09% PDB, namun Sri Mulyani dalam waktu dua tahun mampu menurunkan defisit fiskal tersebut k level 2,38% dari PDB pada 2022 atau dua tahun setelah masa krisis Covid-19.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan, sikap kehati-hatian pemerintah dalam mengelola defisit itu didasari atas upaya menjaga kepercayaan investor.

Baca: Sistem Pajak Baru Berlaku Mulai Desember 2024, Warga RI Wajib Tahu

Bila pemerintah terlena dengan defisit hingga beban rasio utang terhadap PDB terus meningkat signifikan di atas batas aman Undang-Undang Keuangan Negara, dia memastikan investor akan mengambil persepsi negatif terhadap pemerintah, yang tercermin dari menurunnya peringkat utang Indonesia.

"Lembaga pemeringkat dunia beberapa sudah mulai lihat mana negara-negara yang benar-benar sudah bisa konsolidasi, mana yang sudah bisa. Kalau belum bisa tentu melihat detailnya, tapi kita lihat beberapa negara di Eropa sudah mulai melihat penuruna peringkat utang," ucap Suhasil dalam program Economic Update 2024 ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Senin (5/8/2024).

APBN yang sehat, menurut Suahasil juga sebetulnya memiliki implikasi langsung dalam menjaga daya tahan atau resiliensi roda perekonomian.

Ketika tekanan ekonomi global tengah berat seperti saat ini, APBN yang sehat dapat menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi, karena ia tak harus terbebani biaya utang yang mencekik dan tidak menjadi sumber masalah.

Baca: Data Ekonomi RI Terbaru: Isi Kantong Warga Sampai Utang Pemerintah!

"APBN yang sehat itu menjadi anchor, menjadi pelindung, shock absorber saat dunia bergejolak. Kalau APBN nya sehat gejolak itu di absorb APBN dan kegiatan ekonomi dalam negeri bisa terus berjalan, itu kenapa APBN harus sehat," tegasnya.

Sebelumnya, Ekonom senior yang juga merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri juga telah mengatakan, dampak terburuk dari kenaikan utang yang tidak hati-hati bisa dicontoh dari kondisi krisis di Sri Lanka.

Negara itu kehilangan kepercayaan dari para investor yang menyebabkan surat utangnya tidak laku. Sebab, utangnya terus bertambah, namun hanya dapat dibiayai dari utang baru, bukan didasari atas kemampuan pengumpulan pajak yang efektif.

"Awal dari krisis itu ya dari fiskal, seperti yang terjadi di Sri Lanka," ujar Faisal Basri dikutip Senin (15/7/2024).

Baca: Wamenkeu: Gerak Ekonomi Awal Tahun Cukup Menantang

Kondisi yang sama dialami Argentina. Negeri Tango itu hingga kini resmi masuk ke jurang resesi. Mengutip Trading Economics, negara itu mencatat kontraksi atau ekonomi negatif 5,1% kuartal-I 2024 setelah kuartal sebelumnya minus 2,6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun kerap kali menyinggung permasalahan yang dialami Argentina itu sebagai contoh bagi pemerintah untuk mengelola utang secara hati-hati.

Pada abad ke 19, sebetulnya ekonomi Argentina kata Sri Mulyani sangat maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan defisitnya terus membengkak membuat negara itu kini malah terjebak ke dalam middle income trap.

"Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," tutur Sri Mulyani.

Baca: Ramai Negara Mau Tambah Pajak Crazy Rich, Indonesia Berani?

Mengutip data persentase General Government Gross Debt of GDP Argentina yang dicatat Dana Moneter Internasional atau IMF untuk 2024, angkanya memang telah mencapai 86,2%, jauh melampaui catatan untuk Indonesia yang sebesar 39,3%.

Gross debt atau utang bruto itu didefinisikan IMF sebagai seluruh kewajiban yang memerlukan pembayaran atau pembayaran bunga dan/atau pokok oleh debitur kepada kreditur pada suatu tanggal atau tanggal-tanggal yang akan datang. Hal ini mencakup kewajiban utang dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR), mata uang dan deposito, surat utang, pinjaman, asuransi, pensiun dan skema jaminan standar, serta utang usaha lainnya.

IMF pun mencatat total kredit outstanding Argentina terhadapnya telah meningkat secara bulanan dari akhir Mei 2024 senilai SDR 30,98 miliar atau setara US$ 40,89 miliar menjadi SDR 31,58 miliar setara US$ 41,68 miliar. Outstanding kredit atau utang itu pun menjadi yang terbesar dalam data Total IMF Credit Outstanding Movement From June 01, 2024 to June 18, 2024.

(haa/haa) Next Article Sri Mulyani: Ekonomi Global Tak Pasti, APBN Q1 Surplus Rp 8,1 Triliun