²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøվ Indonesia -ÌýKetua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri masih tertekan. Tren pemangkasan produksi masih berlanjut.

Kondisi itu, kata dia, tidak hanya dialami industri TPT hilir seperti garmen, tapi juga di sektor hulu seperti kain dan benang. Karena itu, dia mendesak pemerintah segera bertindak dengan menerapkan perlindungan berlapis bagi industri TPT di dalam negeri. Hal itu disampaikan Jemmy ditemui usai Trade Corner Special Dialogue ²©²ÊÍøÕ¾ di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Perlindungan itu, kata Jemmy, berupa kebijakan tarif dan nontarif. Kebijakan tarif, jelas Jemmy, berupa pemberlakuan bea masuk tambahan berupa bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP). Sedangkan nontarif berupa ketentuan label, baik SNI Wajib maupun  pendaftaran label.

Baca: RI Dibombardir Pakaian Impor, Bos Tekstil Minta Perlindungan Berlapis

"Kondisi sekarang (industri tekstil RI) kalau laporan dari Juli justru anjlok. Ada yang mengurangi produksi, di garmen, semuanya. Otomatis kalau garmen turun IKM berdampak ke hulu. Industri tekstil terpukul karena impor. Karena itu, nontariff barrier memang mendesak dilakukan, selain yang tariff barrier seperti antidumping dan safeguard (tindakan pengamanan perdagangan)," kata Jemmy, dikutip Jumat (30/8/2024). 

Dia pun meminta pemerintah memberlakukan aturan baru soal merek baju impor. Langkah itu, ujarnya, lebih mudah dilakukan segera, daripada harus menunggu pemberlakuan SNI Wajib pada pakaian. Karena proses pemberlakuan SNI Wajib butuh waktu lebih lama daripada wajib pendaftaran merek.

"Saat ini, SNI belum wajib, baru pakaian bayi aja. SNI Wajib butuh waktu. Yang bisa dilakukan sekarang itu mewajibkan semua merek baju impor wajib terdaftar. Memang ada puluhan ribu merek, tapi saya yakin pemerintah bisa memberlakukan itu. Bea dan Cukai pasti bisa, tidak akan memicu penumpukan saat pemeriksaan," kata Jemmy.

Baca: Miris, Baju Bayi-Anak Impor Tanpa SNI Bebas Dijual di Tanah Abang

"Ke AS, brand (merek) yang mau masuk harus terdaftar. Kita ingin brand masuk RI harus ikut daftar di RI. Tujuannya melindungi kualitas produk kepada konsumen. Contoh produk baju kualitas ngga baik, brand ini diedarkan oleh siapa, impor siapa, dan luar produksi siapa kan, sekarang ngga ada," tukasnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak lupa melindungi pasar dalam negeri meski tengah mengejar banyak perjanjian dagang demi mengekspor banyak produk ke luar negeri.

"Indonesia selain mengejar market non tradisional, market dalam jangan lupa dijagain," sebut Jemmy.

Foto: Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja. (²©²ÊÍøÕ¾/Faisal Rahman) Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja. (²©²ÊÍøÕ¾/Faisal Rahman)

Kontraksi 3 Bulan Berturut-turut

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, kondisi industri tekstil di dalam negeri ternyata semakin tertekan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Agustus 2024 melanjutkan level ekspansi di 52,40. IKI tersebut tidak berbeda dari posisi di bulan Juli 2024.

Namun lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2023 lalu yang nilai IKI-nya tercatat di level 53,22. Artinya, terjadi perlambatan sebesar 0,82 poin.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebutkan, dari 23 subsektor yang dihitung, ada 20 subsektor yang berada di level ekspansif. Dengan kontribusi PDB-nya tercatat mencapai 94,6% terhadap PDB Pengolahan Nonmigas Triwulan II tahun 2024.

Sementara, lanjutnya, 3 subsektor lain mengalami kontraksi. Ketiga subsektor itu memiliki kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan II tahun 22024.

Ketiga subsektor tersebut adalah industri tekstil, industri kertas dan barang kertas, serta industri pengolahan lainnya.

"Industri tekstil masih kontraksi di bulan Agustus 2024. Industri tekstil kontraksi 3 bulan berturut-turut, sejak diberlakukannya Permendag No 8/2024," kata dalam tayangan Rilis IKI Agustus 2024 di akun Youtube Kemenperin, Kamis (29/8/2024).

(dce/dce) Next Article 30.000 Kontainer Baju China Siap Hajar RI, Sri Mulyani Pernah Singgung