²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA terancam kembali molor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kabinet di Uni Eropa.

"Jadi negosiator kita itu sekarang sudah tidak menjabat lagi," kata Airlangga dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta, Senin, (23/9/2024).

Pilihan Redaksi Menteri Kesehatan Buka Suara Soal Pro-Kontra Kemasan Rokok Polos Tak Banyak Orang Tahu, Ini Perbedaan Uang dengan Duit Punya Potensi Besar, Ini Kontribusi ASEAN Pada Perdagangan Dunia Genderang "Perang" Baru AS-China Mulai, Siap-Siap Xi Jinping Murka

Airlangga mengatakan karena adanya perubahan susunan kabinet ini, perundingan yang telah berjalan selama 9 tahun terpaksa agak mundur ke belakang. Menurut dia, kabinet baru di Uni Eropa meminta syarat tambahan.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun yang tadinya kita sudah putuskan untuk kita selesaikan, tetapi new cabinet di sana tentu punya permintaan baru lagi," kata Airlangga.

Airlangga menyebut saat ini ada tiga isu utama yang dibahas dalam perundingan IEU-CEPA. Pertama, Eropa menginginkan izin impor ke Indonesia dipermudah. Kedua, Eropa masih bersikeras ihwal bea keluar. Dan ketiga, Eropa masih ngotot mengenai pajak transmisi digital.

"Kami telah meminta agar menunggu WTO (World Trade Organization), mereka tidak mau," kata Airlangga.

Sebelumnya, perundingan dagang dengan Uni Eropa ini sebenarnya sempat mendapatkan harapan akan selesai. Kemenko Perekonomian yang menjadi pemimpin perundingan dari Indonesia menargetkan perjanjian akan diteken pada Juli 2024 bertepatan dengan putaran ke-19 perundingan IEU-CEPA.

Ketika itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan Indonesia mendapatkan progres yang signifikan pada pertemuan IEU-CEPA putaran ke-18. Dari 21 isu yang ada, Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyepakati 11 isu.

Sebelas isu itu di antaranya mengenai customs and trade facilitation; trade remedies; dan economic cooperation and capacity building; dan seterusnya. Sementara, sepuluh isu yang masih dalam proses pembahasan di antaranya mengenai trade in goods; state-owned enterprises; dan government procurement

(rsa/mij) Next Article 2 Raksasa Berebut Pasar Eropa, AS Diam-Diam 'Tendang' China di Jerman