²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Terpilih Prabowo Subianto berambisi merealisasikan program makan bergizi gratis pada masa pemerintahannya. Tidak lagi bagi anak sekolah melainkan menyasar anak-anak rumah keluarga tidak mampu, hingga ibu hamil.

Anggaran program makan bergizi untuk sarapan dan makan siang itu pada 2025 dirancang senilai Rp 71 triliun. Namun ke depan akan berpotensi mendapat tambahan anggaran senilai Rp 50 triliun per tahun.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo mengatakan, potensi tambahan anggaran itu melalui optimalisasi penerimaan negara dari sisi pajak yang bocor karena 300 lebih perusahaan sawit mengemplang pajak.

Pilihan Redaksi Hashim: Prabowo Bagikan Makan Gratis 2 Kali Sehari, Pagi & Siang Prabowo Mau Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Jakarta Sampai Gresik

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran itu kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam," kata Hashim saat menghadiri acara diskusi dengan pengusaha di Gedung Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Ini setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berika makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," tegasnya.

Hashim mengatakan, sebetulnya Prabowo juga telah memiliki data 300 lebih pengusaha yang selama ini tidak membayar pajak. Data itu diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak. Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," tegasnya.

Hashim menyatakan, 300 lebih wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah itu memiliki total tunggakan senilai Rp 300 triliun. Ia memastikan, pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.

"Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim.

(hsy/hsy) Next Article Prabowo Kasih 2 Syarat Mutlak Makan Bergizi Gratis, Haram Dilanggar!