²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia mengatakan rencana pembentukan Satgas itu sudah diajukan ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Kami sudah angkat isu PHK itu ke Menko, untuk sama-sama nanti dibentuk Satgas," kata Yassierli dalam acara Social Security Summit 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Baca: Menaker Ingin BPJamsostek Lebih dari Sebatas Asuransi

Yassierli menyebut Satgas itu akan diisi oleh beberapa kementerian. Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pembentukan Satgas ini. "Ini baru usulan ya," kata dia.

Rencana pembentukan Satgas PHK ini muncul setelah adanya gelombang pemecatan di Indonesia. Pada Oktober 2024 kemnaker mencatat telah terjadi lebih dari 60.000 PHK di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat ketimbang bulan September 2024.

Berdasarkan data terbaru dari Kemnaker tercatat sebanyak 63.947 tenaga kerja mengalami PHK hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak 20,67% dibandingkan periode September 2024 sebanyak 52.993.

Provinsi Jakarta menjadi wilayah dengan angka PHK terbesar, yakni 14.501 tenaga kerja. Di urutan kedua di isi oleh Jawa Tengah dengan tercatat 12.489 tenaga kerja ter-PHK.

Baca: 63.947 Warga RI Kena PHK, Menaker Akhirnya Buka Suara

Kemudian pada posisi ketiga di duduki wilayah Banten sebesar 10.702 tenaga kerja ter-PHK. Pada urutan ke empat di isi oleh wilayah Jawa Barat sebanyak 8.508 tenaga kerja ter-PHK. Dan pada urutan kelima terbesar di isi oleh wilayah Jawa Timur sebesar 3.694 tenaga kerja ter-PHK.

Meningkatnya PHK pada periode Oktober, salah satunya disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, ledakan barang impor mendorong gulung tikarnya pengusaha dalam negeri.

(rsa/mij) Next Article PHK Naik Tapi Pengangguran Terendah Sejak 1997, Menaker Buka Suara