²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah tengah membahas upaya untuk membantu industri nasional, termasuk industri otomotif. Salah satunya, wacana menggelontorkan kembali insentif PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTPP).

Dengan begitu, kata Menperin, pemerintah dengan seimbang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan industri.

Hal itu disampaikannya merespons kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5%.

"Soal UMP, begini, kan pemerintah itu perlu juga menciptakan daya beli di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat itu kan pekerja atau buruh yang upahnya diatur melalui UMP. Jadi kenaikan itu memang menurut pandangan saya suatu hal yang perlu dilakukan. Sekali lagi, untuk menciptakan daya beli yang ada di masyarakat," katanya, dikutip Jumat (6/12/2024).

"Pemerintah tentu juga menyadari bahwa tekanan terhadap industri itu juga cukup besar. Kalau kita bicara, dari daya beli yang sedang lemah, sekarang UMP-nya dinaikkan, kemudian secara Undang-Undang harus ada kenaikan PPN," tambahnya.

Karena itu, jelasnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan atau insentif maupun stimulus bagi industri.

"Sebetulnya tentu kami sudah rapatkan kemarin, kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri," ungkapnya.

Baca: Hitungan Harga Rumah Mewah Rp 20 M dengan PPN 12% Berlaku Januari 2025

"Contohnya kemarin yang sudah dibahas ya, yaitu insentif atau stimulus yang berkaitan dengan sektor otomotif. Policy seperti PPNBM, policy seperti PPNDTP, itu akan kita ambil. Kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik, tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya. Dan itu kemarin sudah kami bicarakan," terang Menperin.

Langkah itu, ujarnya, sebagai bentuk upaya pemerintah seimbang memperhatikan industri nasional.

"Jadi, ini dua sisi yang harus kita perhatikan secara seimbang. Satu adalah daya beli di mana UMP memang harus dinaikkan. Di sisi lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana kinerja dari industri, itu melalui insentif dan stimulus yang akan kita siapkan," tegas Menperin.

Baca: Menaker Teken Aturan UMP 2025 Naik 6,5%, Ini Poin-Poin Pentingnya

Sebelumnya, Menperin sebenarnya pernah mengusulkan agar PPnBM diberikan lagi. 

"Langkah yang dapat kita lakukan adalah memberikan insentif fiskal berupa PPnBM DTP bagi kendaraan yg diproduksi di dalam negeri. Pemberian insentif tersebut diberikan kepada kendaraan dengan persyaratan lokal konten atau TKDN tertentu," kata Menperin dalam Diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) mengenai Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil, Rabu (10/7/24).

"Dan mengutamakan jenis-jenis kendaraan rendah emisi karbon untuk tetap mengedepankan target kita bersama. Yaitu memajukan industri komponen dalam negeri dan menciptakan industri net zero emission," tambahnya.

Pada tahun 2021-2022 terjadi lonjakan penjualan yang dipengaruhi oleh implementasi program PPnBM DTP. Hasilnya penjualan meningkat usai adanya insentif tersebut.

"Saat implementasi program PPnBM DTP tersebut, dicatatkan kinerja penjualan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2021 meningkat sebesar 113% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan di bulan Januari hingga Mei menjadi sebesar 95 ribu unit," kata Menperin.

(dce/dce) Next Article Lobi Toyota Sakti, Negara Ini Klepek-Klepek Beri Insentif Mobil Hybrid