²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam batas rendah. Dengan demikian, penerbitan surat utang bisa dikurangi.

"Pada sisi kebijakan fiskal, Apindo menilai Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit terhadap 3% terhadap PDB," ungkap Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers di kantor Apindo, Kamis (19/12/2024).

Baca: Dolar AS Sentuh Rp 16.300, Menteri Prabowo: Kita Monitor!

Dalam APBN 2025, defisit sudah dipatok pada level 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp616,2 triliun. Defisit muncul karena target pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara dirancang senilai Rp 3.621,3 triliun.

"Namun dalam rangka menjaga kebijakan fiskal yang berkelanjutan maka APINDO menilai defisit APBN perlu dijaga sebesar 1,5% - 1,8%," jelasnya.

Selain utang, kata Shinta, pembiayaan bisa melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA), dan Land Value Capture (LVC).

Baca: Sudah Jebol, Pemerintah Tambah Kuota LPG 3 Kg 200 Ribu Ton

Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan eksplorasi sumber penerimaan perpajakan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia dengan menggarap underground economy, dan menguatkan kebijakan core tax system.

Kalangan dunia usaha tersebut juga mengusulkan agar kembali dilakukannya tax amnesty, menerapkan Non-Filling Systems (NFS) dan reformasi kelembagaan.

(fys/mij) Next Article Data: Utang Pemerintah per Akhir Juni 2024 Tembus Rp8.444 T