²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Sektor minyak dan gas bumi akan dikecualikan oleh pemerintah dari peraturan terbaru tentang kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Sebagaimana diketahui, kebijakan DHE terbaru hasil revisi PP 36/2023 nantinya ialah 100% DHE harus ditempatkan di sistem keuangan domestik selama satu tahun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, untuk sektor migas tersebut akan tetap diwajibkan memarkirkan DHE nya sebesar 30% selama 3 bulan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PP 36/2023.

"Sekarang ini semua sektor kan sudah comply yang 30% 3 bulan, nah yang perubahan ke 100% 12 bulan itulah yang dikecualikan untuk sektor oil and gas," kata Susiwijono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Baca: Aturan DHE Jadi Obat Kuat Rupiah, Dolar Turun ke Rp 16.280

Alasan sektor migas dikecualikan ialah karakteristik industrinya yang berbeda dengan sektor lain, di antaranya sektor itu memiliki banyak kontrak khusus dengan pihak asing, termasuk soal hak pengelolaan hingga valas yang menjadi hak para lander atau pemberi pinjaman.

"Mereka kan karakteristik bisnis dan pembayarannya kan agak berbeda, makanya teknis detailnya baru nanti sore saya bedah dengan teman-teman BI supaya nyambung antara policynya dengan teknisnya beberapa," kata Susiwijono.

Ia juga mengingatkan, pengecualian ini namun belum ada keputusan resmi karena revisi PP DHE sendiri masih berproses sepanjang pekan ini. Maka, tentu ke depan masih akan ada beberapa kebijakan yang perlu dibenahi sampai revisi PP 36/2023 selesai dilaksanakan.

"Teknisnya nanti juga harus kita diskusikan ya, teknisnya seperti apa karena kan hari ini kan lagi rapat nih cara mengecualikannya bagaimana. Nah itu yang nanti harus kita detailkan sekarang sudah komplai kok," paparnya.

(arj/mij) Next Article Tok! Pemerintah Rombak Aturan Main DHE, Berlaku Januari 2025